90% draff RUU KPK melemahkan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, draf RUU KPK yang beredar saat ini hampir seluruhnya bersifat melemahkan. KPK dengan tegas akan menolak RUU tersebut jika tidak ada perubahan draf. “Saya bisa pastikan kepada teman-teman semua bahwa sebagian besar draf RUU KPK ini adalah pelemahan. Ini sikap resmi KPK. 90 persen pelemahan,” ujar Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016). . KPK akan mengirimkan deputi atau biro hukum untuk menghadiri pembahasan draf dengan Baleg DPR yang akan digelar Kamis (4/2) esok. KPK akan mengusulkan hal-hal yang bersifat penguatan terhadap lembaganya. “Besok kita akan datang ke Baleg untuk menghadiri undangan deputi atau biro hukum, karena kami (pimpinan KPK) sudah dijadwalkan untuk kegiatan lain,” ujar Laode. Beberapa hal yang dinilai amat memberatkan KPK adalah izin penyadapan melalui Dewan Pengawas. Laode menilai, aturan tersebut sangat membatasi gerak KPK. “Ini tidak cocok dengan apa yang dikerjakan KPK selama ini,” katanya. Selain itu, tentang pembatasan kasus yang dapat lebih dari Rp 2 miliar, menurutnya juga kurang tepat. Sebab menurut Laode, setiap pejabat negara harus memiliki sikap teladan. Menurutnya, permasalahan utama korupsi bukan terletak pada nilainya, melainkan sikapnya. “Karena misalnya, anggap saja pejabat tinggi, korupsi kurang dari Rp 1 miliar. Tetapi dengan status kedudukan itu, ia tak boleh melakukan itu. Sumber: detik.com . _______________ Padahal masyarakat sangat berharap besar kepada KPK untuk dapat membasmi koruptor. Apa pendapat anda?

Medan Talk: 90% draff RUU KPK melemahkan

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan, draf RUU KPK yang beredar saat ini hampir seluruhnya bersifat melemahkan. KPK dengan tegas akan menolak RUU tersebut jika tidak ada perubahan draf. “Saya bisa pastikan kepada teman-teman semua bahwa sebagian besar draf RUU KPK ini adalah pelemahan. Ini sikap resmi KPK. 90 persen pelemahan,” ujar Laode dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (3/2/2016).
.
KPK akan mengirimkan deputi atau biro hukum untuk menghadiri pembahasan draf dengan Baleg DPR yang akan digelar Kamis (4/2) esok. KPK akan mengusulkan hal-hal yang bersifat penguatan terhadap lembaganya. “Besok kita akan datang ke Baleg untuk menghadiri undangan deputi atau biro hukum, karena kami (pimpinan KPK) sudah dijadwalkan untuk kegiatan lain,” ujar Laode.

Beberapa hal yang dinilai amat memberatkan KPK adalah izin penyadapan melalui Dewan Pengawas. Laode menilai, aturan tersebut sangat membatasi gerak KPK. “Ini tidak cocok dengan apa yang dikerjakan KPK selama ini,” katanya.

Selain itu, tentang pembatasan kasus yang dapat lebih dari Rp 2 miliar, menurutnya juga kurang tepat. Sebab menurut Laode, setiap pejabat negara harus memiliki sikap teladan. Menurutnya, permasalahan utama korupsi bukan terletak pada nilainya, melainkan sikapnya. “Karena misalnya, anggap saja pejabat tinggi, korupsi kurang dari Rp 1 miliar. Tetapi dengan status kedudukan itu, ia tak boleh melakukan itu.
Sumber: detik.com
.
_______________
Padahal masyarakat sangat berharap besar kepada KPK untuk dapat membasmi koruptor.
Apa pendapat anda?

View in Instagram ⇒

Follow social Media kami Instagram @MedanTalk ; Twitter @Medan

Leave a Reply