RSS Feeds 
Twitter 
Facebook
E-Mail
Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) keluhkan pemerintah tidak hanya menerapkan Bea Keluar (BK) pada komoditi Tandan Buah Segar (TBS) dan crude palm oil (CPO), namun juga pada turunannya seperti Palm Kernel Meal (PKE) atau ampas sawit dan crude palm kernel oil (CPKO).
“Bukannya BK itu dihapuskan, tapi sejak 16 September ini malah turunnanya seperti PKE atau ampas sawit pun sudah dikenakan BK,” ujar Ketua Umum Apkasindo, Anizar Simanjuntak kepada wartawan, Senin (12/9/2011).
Dikatakannya, untuk BK yang ditetapkan pemerintah melalui Kementrian Perdagangan, Bk pada TBS dan PK mencapai 40% dengan pajak ekspor US$ 167,20/metri ton. Untuk BK PKE sebelumnya o% menjadi 20% dengan pajak ekspor US$25/MT dan BK CPO serta CPKO ditetapkan 16,50% dengan pajak ekspor US$ 167,15/MT dan US$ 218,79/MT.
Padahal untuk PKE, kebutuhan di dalam negeri hanya mencapai 15.000 ton per bulan dari produksi sebanyak 60.000 ton/bulan. Jadi dengan adanya BK, kemungkinan sisanya produksi akan dibuang karena pelaku usaha keberatan membayar pajak eskpor tersebut.
Pemerintah, katanya, tidak pernah mendengar keluhan dari petani dan pengusaha dengan keberatan adanya BK dan meminta sebagian dana dikembalikan daerah guna membangun peningkatan produktivitas dan infrastruktur.
“Bukannya dikembalikan, tapi kini komoditi turunannya juga dikenakan BK. Sedangkan dana yang diambil pemerintah sedikitpun tidak ada dikembalikan untuk industri hilir dan lainnya,” ucap Anizar Seharusnya, pemerintah dalam menerapkan BK harus berapa jumlah yang dibutuhkan dalam menyelamatkan industri yang ada di dalam negeri. “Tapi sekarang pemerintah tidak pernah tahu berapa jumlah yangdibutuhkan, tapi terus saja mengambil uang dari petani dan pengusaha dengan penetapan BK ini,” tuturnya.
Popularity: 1% [?]
–– Indonesian Rupiah Exchange Rate
