Biaya Birokrasi Ekspor ke Timur Tengah Masih Tinggi
23/03/2010 in Business
Banyaknya birokrasi yang mesti dilalui saat mengurus dokumen ekspor ke Timur Tengah, menurut para eksportir hasil laut, sangat berdampak pada ekonomi biaya tinggi. Padahal, eksportir menilai pasar untuk kawasan Timur Tengah masih sangat menjanjikan.
“Dokumen yang diurus makin banyak. Semisal harusnya dua dokumen, kini menjadi empat. Belum lagi biaya yang ditanggung eksportir, untuk membayar izin legislasi seperti invoice, SKA, sertifikat hasil laut dan packaging harus dileges,” kata J Simanjuntak, staf PT Tropical Medan Canning, perusahaan berorientasi ekspor yang fokus pada produk pengolahan ikan dan hasil laut, Selasa (23/3) di Medan.
Simanjuntak menuturkan, dewasa ini ekspor hasil laut lebih diutamakan masuk ke pasar Timur Tengah, menyusul adanya kebijakan diversifikasi pasar guna mengantisipasi jenuhnya market tradisional. Sejauh ini, lanjut dia, respon market Timur Tengah sangat menjanjikan ditandai permintaan akan produk hasil perikanan secara terus menerus.
Namun, adanya ketentuan administrasi yang panjang berikut pembebanan biaya dikeluhkan eksportir. Biaya legislasi untuk masuk ke negara lain seperti Mesir, eksportir dikenakan biaya Rp 1 juta, sementara di kedutaan Indonesia di negara tujuan juga dikenakan biaya sama besar.
“Ini tentu saja memberatkan. Jika ada empat dokumen SKA mesti dileges, minimal eksportir keluarkan Rp 4 juta. Itu kan termasuk tinggi. Makanya itu kita pertanyakan, apakah termasuk biaya resmi atau tidak?,” tanya Simanjutak.
Zulkarnain, Kasub Bidang Layanan Publikasi Pusat Pelayanan Informasik Ekspor BPEN mengatakan, setiap kedutaan memiliki kebijakan masing-masing tentang biaya. Kendati begitu, pihaknya akan menampung keluhan eksportir khususnya menyangkut biaya legislasi di kedutaan.
“Kita akan pertanyakan soal itu. Yang pasti segala hambatan tarif menyangkut ekspor ke negara bersangkutan,” ucap dia.
Ketika disinggung tentang keluhan eksportir bagi negara tujuan Timur Tengah, Hamdani Djafar Staf Ahli Menlu Bidang Hubungan Kelembagaan Kementrian Luar Negeri menuturkan, pemerintah dewasa ini terus berupaya memangkas jalur transportasi ke negara tujuan sehingga birokrasi yang harus dilalui bisa dipercepat.
“Kementrian luar negeri akan berupaya memotong jalur sehingga hambatan bisa dipangkas. Itu memang salah satu tujuan kita. Jika memungkinkan, pengiriman dari Sumut tak lagi lewat Dubai tapi langsung ke negara tujuan,” tandasnya.
Popularity: 1% [?]
