Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi merespons hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan Sumut sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Edy Rahmayadi menegaskan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemprov Sumut untuk tidak lagi terlibat penyelewangan jabatan dan melakukan korupsi. Ia menegaskan, saat ini Pemprov Sumut tengah melakukan pembenahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). “Memang tidak ada boleh lagi korupsi-korupsi di Sumut ini,” kata Edy Rahmayadi yang ditemui di lobby Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (16/4/2019). Ia pun meminta pihak terkait untuk melakukan pembersihan di lingkungan Pemprov Sumut. Artinya, tidak ada lagi praktik-praktik korupsi terjadi dan mengakibatkan kerugian negara. “Sumut sedang melakukan pembersihan dan perbaikan, tidak ada yang terkorup. Sumut harus clear (bersih) sekarang,” ujarnya. Status Sumut sebagai provinsi terkorup di Tanah Air mencuat saat Komisioner KPK, Laode M Syarif, mengisi seminar di Kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/4). Laode menyebut bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian KPK. Sumut berada di urutan teratas dari lima provinsi lain yang dinilai KPK masuk kategori paling korup. “Sumatera Utara paling korup di Indonesia. Ada enam daerah yang paling korup. Yang lainnya Aceh, Riau, Papua, Papua Barat, dan Banten,” kata Laode M Syarif. “Riau tiga gubernur masuk, Sumut dua gubernur masuk, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Satu sudah masuk Papua,” jelas Laode. Katanya Provinsi Riau menyumbangkan tiga gubernur masuk bui, sementara Sumut dua gubernur, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Sedangkan satu sudah masuk dari Papua. Menurut Laode, sumber praktik korupsi di semua provinsi di Indonesia cenderung seragam. Hampir semua provinsi sumber korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, bantuan sosial, dan pengisian-pengisian jabatan. Tidak hanya pejabatnya yang banyak terjerat korupsi, Sumut juga menyumbang Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor paling banyak di Indonesia. Sumber : http://medan.tribunnews.com

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi merespons hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan Sumut sebagai provinsi terkorup di Indonesia.

Edy Rahmayadi menegaskan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemprov Sumut untuk tidak lagi terlibat penyelewangan jabatan dan melakukan korupsi.

Ia menegaskan, saat ini Pemprov Sumut tengah melakukan pembenahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). “Memang tidak ada boleh lagi korupsi-korupsi di Sumut ini,” kata Edy Rahmayadi yang ditemui di lobby Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (16/4/2019). Ia pun meminta pihak terkait untuk melakukan pembersihan di lingkungan Pemprov Sumut. Artinya, tidak ada lagi praktik-praktik korupsi terjadi dan mengakibatkan kerugian negara. “Sumut sedang melakukan pembersihan dan perbaikan, tidak ada yang terkorup. Sumut harus clear (bersih) sekarang,” ujarnya.

Status Sumut sebagai provinsi terkorup di Tanah Air mencuat saat Komisioner KPK, Laode M Syarif, mengisi seminar di Kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/4). Laode menyebut bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian KPK. Sumut berada di urutan teratas dari lima provinsi lain yang dinilai KPK masuk kategori paling korup. “Sumatera Utara paling korup di Indonesia. Ada enam daerah yang paling korup. Yang lainnya Aceh, Riau, Papua, Papua Barat, dan Banten,” kata Laode M Syarif. “Riau tiga gubernur masuk, Sumut dua gubernur masuk, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Satu sudah masuk Papua,” jelas Laode.

Katanya Provinsi Riau menyumbangkan tiga gubernur masuk bui, sementara Sumut dua gubernur, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Sedangkan satu sudah masuk dari Papua.

Menurut Laode, sumber praktik korupsi di semua provinsi di Indonesia cenderung seragam.

Hampir semua provinsi sumber korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, bantuan sosial, dan pengisian-pengisian jabatan.

Tidak hanya pejabatnya yang banyak terjerat korupsi, Sumut juga menyumbang Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor paling banyak di Indonesia.

Sumber :
http://medan.tribunnews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa 71 anggota dan mantan DPRD Sumatera Utara atas 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari mantan gubernur Gatot Pujonugroho. . Pemeriksaan puluhan anggota DPRD Sumut itu dilaksanakan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis, mulai pukul 09.00 WIB dan hingga pukul 17.00 WIB masih berlangsung. . Pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu dilaksanakan di lantai III gedung Kejati Sumut Jalan AH Nasution, Medan. . Pada pemeriksaan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 25 saksi. . Pemeriksaan pada Rabu (23/5) dari 23 anggota DPRD Sumut dimintai keterangan. Seluruh pemeriksaan berjalan tertib dan lancar serta tidak ada mengalami kendala. . KPK menetapkan 38 anggota DPRD Provins Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. . “Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4). . Agus menyatakan 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho. . Sumber : https://sumut.antaranews.com/berita/176471/kpk-periksa-71-anggota-dprd-sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa 71 anggota dan mantan DPRD Sumatera Utara atas 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari mantan gubernur Gatot Pujonugroho.
.
Pemeriksaan puluhan anggota DPRD Sumut itu dilaksanakan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis, mulai pukul 09.00 WIB dan hingga pukul 17.00 WIB masih berlangsung.
.
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu dilaksanakan di lantai III gedung Kejati Sumut Jalan AH Nasution, Medan.
.
Pada pemeriksaan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 25 saksi.
.
Pemeriksaan pada Rabu (23/5) dari 23 anggota DPRD Sumut dimintai keterangan. Seluruh pemeriksaan berjalan tertib dan lancar serta tidak ada mengalami kendala.
.
KPK menetapkan 38 anggota DPRD Provins Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019.
.
“Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4).
.
Agus menyatakan 38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.
.
Sumber :
https://sumut.antaranews.com/berita/176471/kpk-periksa-71-anggota-dprd-sumut