Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi merespons hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan Sumut sebagai provinsi terkorup di Indonesia. Edy Rahmayadi menegaskan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemprov Sumut untuk tidak lagi terlibat penyelewangan jabatan dan melakukan korupsi. Ia menegaskan, saat ini Pemprov Sumut tengah melakukan pembenahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). “Memang tidak ada boleh lagi korupsi-korupsi di Sumut ini,” kata Edy Rahmayadi yang ditemui di lobby Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (16/4/2019). Ia pun meminta pihak terkait untuk melakukan pembersihan di lingkungan Pemprov Sumut. Artinya, tidak ada lagi praktik-praktik korupsi terjadi dan mengakibatkan kerugian negara. “Sumut sedang melakukan pembersihan dan perbaikan, tidak ada yang terkorup. Sumut harus clear (bersih) sekarang,” ujarnya. Status Sumut sebagai provinsi terkorup di Tanah Air mencuat saat Komisioner KPK, Laode M Syarif, mengisi seminar di Kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/4). Laode menyebut bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian KPK. Sumut berada di urutan teratas dari lima provinsi lain yang dinilai KPK masuk kategori paling korup. “Sumatera Utara paling korup di Indonesia. Ada enam daerah yang paling korup. Yang lainnya Aceh, Riau, Papua, Papua Barat, dan Banten,” kata Laode M Syarif. “Riau tiga gubernur masuk, Sumut dua gubernur masuk, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Satu sudah masuk Papua,” jelas Laode. Katanya Provinsi Riau menyumbangkan tiga gubernur masuk bui, sementara Sumut dua gubernur, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Sedangkan satu sudah masuk dari Papua. Menurut Laode, sumber praktik korupsi di semua provinsi di Indonesia cenderung seragam. Hampir semua provinsi sumber korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, bantuan sosial, dan pengisian-pengisian jabatan. Tidak hanya pejabatnya yang banyak terjerat korupsi, Sumut juga menyumbang Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor paling banyak di Indonesia. Sumber : http://medan.tribunnews.com

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi merespons hasil penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menempatkan Sumut sebagai provinsi terkorup di Indonesia.

Edy Rahmayadi menegaskan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemprov Sumut untuk tidak lagi terlibat penyelewangan jabatan dan melakukan korupsi.

Ia menegaskan, saat ini Pemprov Sumut tengah melakukan pembenahan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). “Memang tidak ada boleh lagi korupsi-korupsi di Sumut ini,” kata Edy Rahmayadi yang ditemui di lobby Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Selasa (16/4/2019). Ia pun meminta pihak terkait untuk melakukan pembersihan di lingkungan Pemprov Sumut. Artinya, tidak ada lagi praktik-praktik korupsi terjadi dan mengakibatkan kerugian negara. “Sumut sedang melakukan pembersihan dan perbaikan, tidak ada yang terkorup. Sumut harus clear (bersih) sekarang,” ujarnya.

Status Sumut sebagai provinsi terkorup di Tanah Air mencuat saat Komisioner KPK, Laode M Syarif, mengisi seminar di Kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/4). Laode menyebut bahwa Sumatera Utara menjadi provinsi paling korup di Indonesia berdasarkan penelitian KPK. Sumut berada di urutan teratas dari lima provinsi lain yang dinilai KPK masuk kategori paling korup. “Sumatera Utara paling korup di Indonesia. Ada enam daerah yang paling korup. Yang lainnya Aceh, Riau, Papua, Papua Barat, dan Banten,” kata Laode M Syarif. “Riau tiga gubernur masuk, Sumut dua gubernur masuk, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Satu sudah masuk Papua,” jelas Laode.

Katanya Provinsi Riau menyumbangkan tiga gubernur masuk bui, sementara Sumut dua gubernur, Aceh terbukti dua yang sudah masuk. Sedangkan satu sudah masuk dari Papua.

Menurut Laode, sumber praktik korupsi di semua provinsi di Indonesia cenderung seragam.

Hampir semua provinsi sumber korupsi berasal dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, bantuan sosial, dan pengisian-pengisian jabatan.

Tidak hanya pejabatnya yang banyak terjerat korupsi, Sumut juga menyumbang Aparatur Sipil Negara (ASN) koruptor paling banyak di Indonesia.

Sumber :
http://medan.tribunnews.com

Dinas Pendapatan/BPPRD Kota Medan mencatat terdapat lebih dari 300 Perusahaan yang beroperasi di Medan, tak melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan beberapa di antaranya tak melaksanakan kewajibannya selama puluhan tahun. Tribun Medan yang menemui Kepala Bidang PBB dan BPHTB Zakaria di ruang kerjanya, Kamis (21/3/2018) mendapatkan informasi bahwa pengemplang pajak bahkan dilakukan perusahaan besar. Kepada Tribun, Zakaria mengatakan jumlah perusahaan maupun korporasi yang mengelak dari kewajiban membayar pajak tercatat melebihi 300 perusahaan. Ia menilai, para perusahaan tersebut mengelak pajak lantaran merasa ketegasan hukum tentang pajak lemah. Oleh karenanya, Dinas Pendapatan berencana melakukan tindakan tegas dengan berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia, maupun Imigrasi. Rencananya, Dispenda akan berkonsultasi KPK untuk pelelangan. Dengan imigrasi, Dispenda berencana agar meminta pencekalan terhadap pimpinan perusahaan ke luar negeri. Sementara terhadap Bank Indonesia agar rekening perusahaan dibekukan. Terpisah menurut Kepala Imigrasi Klas IA Medan Johanes Agato Simamora mengaku selama ini pihaknya sudah banyak melakukan pencekalan atas permintaan sejumlah instansi lainnya, seperti Kejaksaan, Polri maupun Kementerian Keuangan. Namun, untuk Dispenda belum ada peraturannya. Agato sendiri menilai rencana tersebut adalah bentuk niatan yang baik, namun ia mengaku tak mengetahui adanya payung hukum, untuk mengikuti permintaan sebuah Organisasi Perangkat Daerah melakukan pencekalan. Rencananya pengejaran terhadap pengemplang pajak adalah upaya lanjutan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan mengejar target yang dibebankan tahun 2019. Pada tahun ini, Dispenda pemasukan dari sisi PBBsebesar Rp 515 Miliar. Sisi PBB dinilai belum efektif memberikan pemasukan dibanding pemasukan pajak lainnya, lantaran pada tahun 2018 yang lalu, target pajak sebesar Rp 454 miliar, Dispenda hanya mampu merealisasikannya sebesar Rp 382 Miliar. Sumber : http://medan.tribunnews.com/

Dinas Pendapatan/BPPRD Kota Medan mencatat terdapat lebih dari 300 Perusahaan yang beroperasi di Medan, tak melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Bahkan beberapa di antaranya tak melaksanakan kewajibannya selama puluhan tahun.
Tribun Medan yang menemui Kepala Bidang PBB dan BPHTB Zakaria di ruang kerjanya, Kamis (21/3/2018) mendapatkan informasi bahwa pengemplang pajak bahkan dilakukan perusahaan besar.

Kepada Tribun, Zakaria mengatakan jumlah perusahaan maupun korporasi yang mengelak dari kewajiban membayar pajak tercatat melebihi 300 perusahaan.
Ia menilai, para perusahaan tersebut mengelak pajak lantaran merasa ketegasan hukum tentang pajak lemah.
Oleh karenanya, Dinas Pendapatan berencana melakukan tindakan tegas dengan berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia, maupun Imigrasi.

Rencananya, Dispenda akan berkonsultasi KPK untuk pelelangan. Dengan imigrasi, Dispenda berencana agar meminta pencekalan terhadap pimpinan perusahaan ke luar negeri. Sementara terhadap Bank Indonesia agar rekening perusahaan dibekukan.
Terpisah menurut Kepala Imigrasi Klas IA Medan Johanes Agato Simamora mengaku selama ini pihaknya sudah banyak melakukan pencekalan atas permintaan sejumlah instansi lainnya, seperti Kejaksaan, Polri maupun Kementerian Keuangan. Namun, untuk Dispenda belum ada peraturannya.
Agato sendiri menilai rencana tersebut adalah bentuk niatan yang baik, namun ia mengaku tak mengetahui adanya payung hukum, untuk mengikuti permintaan sebuah Organisasi Perangkat Daerah melakukan pencekalan.

Rencananya pengejaran terhadap pengemplang pajak adalah upaya lanjutan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan mengejar target yang dibebankan tahun 2019. Pada tahun ini, Dispenda pemasukan dari sisi PBBsebesar Rp 515 Miliar.
Sisi PBB dinilai belum efektif memberikan pemasukan dibanding pemasukan pajak lainnya, lantaran pada tahun 2018 yang lalu, target pajak sebesar Rp 454 miliar, Dispenda hanya mampu merealisasikannya sebesar Rp 382 Miliar.

Sumber : http://medan.tribunnews.com/

Ombudsman RI dan KPK telah menadatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraaan pelayanan publik di tanah air. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan, dengan kerjasama tersebut, Ombudsman dan KPK dapat bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di Sumut. Apalagi selama ini, tidak sedikit laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait indikasi tindak pidana korupsi. Ini diketahui setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan masyarakat ke Ombudsman. “Jadi, kerjasama ini untuk penguatan. Mungkin saja ada laporan di KPK terkait pelayanan publik dan maladministrasi, itu bisa diarahkan ke Ombudsman,” kata Abyadi di Medan, Rabu (20/3/2019) malam. “Begitu juga sebaliknya, ketika ada laporan ke kita yang ternyata setelah kita tindaklanjuti, ada indikasi tindak pidana korupsi, itu akan dikoordinasikan dengan KPK. Ini menurut saya yang penting untuk dikuatkan,” sambungnya. Menurut Abyadi, Ombudsman dan KPK memang harus membangun sinergi yang kuat. Karena praktik korupsi dan penyelenggaraan pelayanan publik adalah dua hal yang saling berkaitan erat. “Korupsi itu kan terjadi karena aspek-aspek pelayanan publiknya tidak berjalan. Misalnya penyelenggaraan pelayanan publik tidak menerapkan standar pelayanan publik. Kemudian akibat perilaku para pelaksana pelayanan publik yang tidak sesuai etika penyelenggara pelayanan publik. Hal hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Di Sumut, penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk seperti ini masih terjadi,” ujar Abyadi. Abyadi menjelaskan, untuk menindaklanjuti nota kesepahaman itu, Ombudsman di Papua Sumut akan berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan KPK, terutama dengan Tim Korsupgah. Karena tim Korsupgah KPK yang ada di provinsi

Ombudsman RI dan KPK telah menadatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraaan pelayanan publik di tanah air.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan, dengan kerjasama tersebut, Ombudsman dan KPK dapat bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di Sumut.

Apalagi selama ini, tidak sedikit laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait indikasi tindak pidana korupsi.

Ini diketahui setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan masyarakat ke Ombudsman. “Jadi, kerjasama ini untuk penguatan. Mungkin saja ada laporan di KPK terkait pelayanan publik dan maladministrasi, itu bisa diarahkan ke Ombudsman,” kata Abyadi di Medan, Rabu (20/3/2019) malam. “Begitu juga sebaliknya, ketika ada laporan ke kita yang ternyata setelah kita tindaklanjuti, ada indikasi tindak pidana korupsi, itu akan dikoordinasikan dengan KPK. Ini menurut saya yang penting untuk dikuatkan,” sambungnya.

Menurut Abyadi, Ombudsman dan KPK memang harus membangun sinergi yang kuat. Karena praktik korupsi dan penyelenggaraan pelayanan publik adalah dua hal yang saling berkaitan erat. “Korupsi itu kan terjadi karena aspek-aspek pelayanan publiknya tidak berjalan. Misalnya penyelenggaraan pelayanan publik tidak menerapkan standar pelayanan publik. Kemudian akibat perilaku para pelaksana pelayanan publik yang tidak sesuai etika penyelenggara pelayanan publik. Hal hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Di Sumut, penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk seperti ini masih terjadi,” ujar Abyadi.

Abyadi menjelaskan, untuk menindaklanjuti nota kesepahaman itu, Ombudsman di Papua Sumut akan berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan KPK, terutama dengan Tim Korsupgah. Karena tim Korsupgah KPK yang ada di provinsi

KPK menangkap hakim di Medan, Sumatera Utara (Sumut), dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada uang dalam pecahan dolar Singapura yang turut disita. . “Uang dalam bentuk dolar Singapura juga telah diamankan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada detikcom, Selasa (28/8/2018). . Total ada 8 orang yang ditangkap. OTT itu diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Tipikor Medan. Namun KPK belum mengungkap dengan detail. . Sumber : https://m.detik.com/news/berita/d-4185903/ott-hakim-di-medan-kpk-sita-uang-dolar-singapura

KPK menangkap hakim di Medan, Sumatera Utara (Sumut), dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ada uang dalam pecahan dolar Singapura yang turut disita.
.
“Uang dalam bentuk dolar Singapura juga telah diamankan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan kepada detikcom, Selasa (28/8/2018).
.
Total ada 8 orang yang ditangkap. OTT itu diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Tipikor Medan. Namun KPK belum mengungkap dengan detail.
.
Sumber : https://m.detik.com/news/berita/d-4185903/ott-hakim-di-medan-kpk-sita-uang-dolar-singapura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah dalam kapasitas sebagai tersangka dugaan kasus pemberian suap kepada mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. . “Telah dilakukan pencegahan ke luar negeri untuk 38 tersangka dalam kasus dugaan suap kepada DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/4/2018). . Pencegahan dilakukan KPK guna mempermudah penyidikan terhadap puluhan legislator itu. Pencegahan dilakukan untuk enam bulan ke depan terhitung 19 April 2018. . Sumber : https://m.liputan6.com/news/read/3488854/kpk-cegah-38-anggota-dprd-sumut-ke-luar-negeri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) bepergian ke luar negeri. Mereka dicegah dalam kapasitas sebagai tersangka dugaan kasus pemberian suap kepada mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
.
“Telah dilakukan pencegahan ke luar negeri untuk 38 tersangka dalam kasus dugaan suap kepada DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019,” ujar Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
.
Pencegahan dilakukan KPK guna mempermudah penyidikan terhadap puluhan legislator itu. Pencegahan dilakukan untuk enam bulan ke depan terhitung 19 April 2018.
.
Sumber :
https://m.liputan6.com/news/read/3488854/kpk-cegah-38-anggota-dprd-sumut-ke-luar-negeri