91 Petugas Pemilu Meninggal, 364 Petugas Menderita Sakit . Jumlah petugas yang menjadi korban saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bertambah menjadi 455 orang dengan rincian 91 orang meninggal dunia dan 364 orang sakit. . Dari jumlah itu, 91 orang tercatat menjadi korban jiwa atau meninggal dunia saat menjalankan tugas pemilu. Kemudian, 364 pelaksana pemilu menderita sakit. . “Sebarannya terjadi di 19 Provinsi. KPU sudah membahas secara internal [rencana] santunan yang diberikan kepada penyelenggara,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (22/4/2019). . Banyaknya petugas yang menjadi korban pada pemilu kali ini diduga karena beratnya kerja mereka. Pada pemilu 2019, beban kerja petugas berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya karena pemungutan suara untuk legislatif dan presiden dilakukan serentak. . Penghitungan suara hasil pemilu serentak juga harus diselesaikan maksimal 12 jam setelah hari pemungutan suara. Rata-rata di setiap TPS petugas harus menuntaskan penghitungan 5 surat suara berbeda yang digunakan untuk memilih capres, caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. . “Prinsipnya KPU meminta kepada pemerintah, negara, untuk hadir terkait kondisi penyelenggara pemilu terutama KPPS yang dalam menjalankan tugas mengalami sakit bahkan ada yang meninggal dunia. Mereka itu pahlawan-pahlawan demokrasi, melayani rakyat secara langsung dan patut untuk mendapat perhatian negara,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. . Selain penyelenggara, Panitia Pengawas Pemilu juga banyak yang menjadi korban karena pemilu. Data terbaru Bawaslu RI, ada 26 anggota Panwaslu yang meninggal dunia. . Kemudian, sebanyak 74 orang mengalami kecelakaan. Ada pula 137 orang menjalani rawat jalan, 85 petugas harus menjalani rawat inap, dan 15 anggota Panwaslu mengalami kekerasan saat pemilu 2019. . Sumber : www.bisnis.com

91 Petugas Pemilu Meninggal, 364 Petugas Menderita Sakit
.
Jumlah petugas yang menjadi korban saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bertambah menjadi 455 orang dengan rincian 91 orang meninggal dunia dan 364 orang sakit.
.
Dari jumlah itu, 91 orang tercatat menjadi korban jiwa atau meninggal dunia saat menjalankan tugas pemilu. Kemudian, 364 pelaksana pemilu menderita sakit.
.
“Sebarannya terjadi di 19 Provinsi. KPU sudah membahas secara internal [rencana] santunan yang diberikan kepada penyelenggara,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (22/4/2019).
.
Banyaknya petugas yang menjadi korban pada pemilu kali ini diduga karena beratnya kerja mereka. Pada pemilu 2019, beban kerja petugas berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya karena pemungutan suara untuk legislatif dan presiden dilakukan serentak.
.
Penghitungan suara hasil pemilu serentak juga harus diselesaikan maksimal 12 jam setelah hari pemungutan suara. Rata-rata di setiap TPS petugas harus menuntaskan penghitungan 5 surat suara berbeda yang digunakan untuk memilih capres, caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
.
“Prinsipnya KPU meminta kepada pemerintah, negara, untuk hadir terkait kondisi penyelenggara pemilu terutama KPPS yang dalam menjalankan tugas mengalami sakit bahkan ada yang meninggal dunia. Mereka itu pahlawan-pahlawan demokrasi, melayani rakyat secara langsung dan patut untuk mendapat perhatian negara,” kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.
.
Selain penyelenggara, Panitia Pengawas Pemilu juga banyak yang menjadi korban karena pemilu. Data terbaru Bawaslu RI, ada 26 anggota Panwaslu yang meninggal dunia.
.
Kemudian, sebanyak 74 orang mengalami kecelakaan. Ada pula 137 orang menjalani rawat jalan, 85 petugas harus menjalani rawat inap, dan 15 anggota Panwaslu mengalami kekerasan saat pemilu 2019.
.
Sumber : www.bisnis.com

Masyarakat diimbau untuk tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos pada Rabu (17/4/2019) meski tidak memiliki formulir C6 atau undangan memilih. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Divisi Program Data dan Informasi, Nana Miranti, mengatakan, pemilih tetap bisa mencoblos meski tidak memiliki formulir C6. “Sebenarnya tidak masalah kalau tidak dapat formulir C6. Jadi, jangan sampai tidak mencoblos karena tidak dapat formulir C6,” katanya di Medan, Senin (15/4/2019). Hanya saja, lanjut Nana, ada syaratnya. Apakah itu? Harus membawa identitas diri ketika datang ke TPS. 1. Pemilih yang tidak memiliki formulir C6 tapi sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, bisa datang sejak pagi dengan membawa KTP elektronik, kartu keluarga, paspor, surat izin mengemudi, dan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus atau tidak terdaftar dalam DPT, bisa datang ke TPS pada pukul 12.00-13.00 WIB dengan membawa e-KTP. Ketua KPPS di TPS Nomor 59, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Mulianto (55) juga mengatakan hal senada. Anto menyarankan, pemilih cukup menunjukkan e-KTP ketika datang ke TPS untuk memilih tanpa menunjukkan formulir C6 karena menurut dia, data e-KTP sudah valid. Sumber : http://medan.tribunnews.com/2019/04/16/cara-mudah-mencoblos-walau-tak-dapat-formulir-c6-bawa-e-ktp-datang-ke-tps-ini-penjelasan-kpu

Masyarakat diimbau untuk tetap datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos pada Rabu (17/4/2019) meski tidak memiliki formulir C6 atau undangan memilih.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Divisi Program Data dan Informasi, Nana Miranti, mengatakan, pemilih tetap bisa mencoblos meski tidak memiliki formulir C6. “Sebenarnya tidak masalah kalau tidak dapat formulir C6. Jadi, jangan sampai tidak mencoblos karena tidak dapat formulir C6,” katanya di Medan, Senin (15/4/2019). Hanya saja, lanjut Nana, ada syaratnya. Apakah itu?

Harus membawa identitas diri ketika datang ke TPS.

1. Pemilih yang tidak memiliki formulir C6 tapi sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, bisa datang sejak pagi dengan membawa KTP elektronik, kartu keluarga, paspor, surat izin mengemudi, dan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus atau tidak terdaftar dalam DPT, bisa datang ke TPS pada pukul 12.00-13.00 WIB dengan membawa e-KTP.

Ketua KPPS di TPS Nomor 59, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Mulianto (55) juga mengatakan hal senada.

Anto menyarankan, pemilih cukup menunjukkan e-KTP ketika datang ke TPS untuk memilih tanpa menunjukkan formulir C6 karena menurut dia, data e-KTP sudah valid.

Sumber :
http://medan.tribunnews.com/2019/04/16/cara-mudah-mencoblos-walau-tak-dapat-formulir-c6-bawa-e-ktp-datang-ke-tps-ini-penjelasan-kpu

Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019 diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tinggal dua hari lagi. Sesuai jadwal, Pemilu 2019 akan digelar pada Rabu, (17/4/2019). Dalam Pemilu 2019, kita akan memilih presiden dan anggota legislatif secara bersamaan. Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019, diminta untuk cek di daftar pemilih tetap ( DPT). Khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan surat pemberitahuan mencoblos oleh penyelenggara pemilihan umum, di daerah asal. Perlu diketahui, cek nama di DPT Pemilu 2019 ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, datang langsung ke kantor desa/kelurahan domisili. Di situ, petugas akan membantu pemilih untuk mengecek keterdaftaran mereka dalam DPT. Cara kedua, melalui portal https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/ ( salin alamat di samping lalu cari di browser anda ) Menggunakan cara kedua pemilih tak perlu datang ke kantor desa/kelurahan, cukup mengandalkan ponsel dan jaringan internet. Tahapan Pemilu 2019 memasuki masa kampanye mulai 23 September 2018 lalu. Sementara hari pemungutan suara dilangsungkan 17 April 2019. Untuk dapat memilih pada pemilu 2019, seorang warga yang sudah memiliki hak pilih harus masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun bila beberapa hari jelang pemilihan nama Anda belum masuk DPT, maka tak perlu risau karena Anda masih tetap dapat menggunakan hak suara dengan sejumlah syarat. Warga yang sudah punya hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT ini nantinya akan masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bila tidak masuk di DPT, maka secara otomatis ia tak akan memperoleh C6 yang merupakan undangan memilih. Cara mencoblos bagi Anda yang masuk DPK adalah dengan membawa kartu identitas, bisa berupa KTP elektronik ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik, ke TPS sesuai alamat pada e-KTP. Namun perlu diingat, warga yang masuk DPK tidak bisa pindah memilih di luar alamat yang tertera di e-KTP. Waktu memilih bagi DPK adalah satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00-13.00 waktu setempat, asalkan surat suara masih tersedia

Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019 diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tinggal dua hari lagi.

Sesuai jadwal, Pemilu 2019 akan digelar pada Rabu, (17/4/2019). Dalam Pemilu 2019, kita akan memilih presiden dan anggota legislatif secara bersamaan.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019, diminta untuk cek di daftar pemilih tetap ( DPT). Khususnya bagi mereka yang belum mendapatkan surat pemberitahuan mencoblos oleh penyelenggara pemilihan umum, di daerah asal.

Perlu diketahui, cek nama di DPT Pemilu 2019 ini bisa dilakukan dengan dua cara.

Pertama, datang langsung ke kantor desa/kelurahan domisili.

Di situ, petugas akan membantu pemilih untuk mengecek keterdaftaran mereka dalam DPT.

Cara kedua, melalui portal https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/ ( salin alamat di samping lalu cari di browser anda )
Menggunakan cara kedua pemilih tak perlu datang ke kantor desa/kelurahan, cukup mengandalkan ponsel dan jaringan internet.

Tahapan Pemilu 2019 memasuki masa kampanye mulai 23 September 2018 lalu.
Sementara hari pemungutan suara dilangsungkan 17 April 2019.

Untuk dapat memilih pada pemilu 2019, seorang warga yang sudah memiliki hak pilih harus masuk di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun bila beberapa hari jelang pemilihan nama Anda belum masuk DPT, maka tak perlu risau karena Anda masih tetap dapat menggunakan hak suara dengan sejumlah syarat.

Warga yang sudah punya hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT ini nantinya akan masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bila tidak masuk di DPT, maka secara otomatis ia tak akan memperoleh C6 yang merupakan undangan memilih.

Cara mencoblos bagi Anda yang masuk DPK adalah dengan membawa kartu identitas, bisa berupa KTP elektronik ataupun surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik, ke TPS sesuai alamat pada e-KTP.

Namun perlu diingat, warga yang masuk DPK tidak bisa pindah memilih di luar alamat yang tertera di e-KTP.

Waktu memilih bagi DPK adalah satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00-13.00 waktu setempat, asalkan surat suara masih tersedia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat validasi dan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta pemilihan legislatif (Pileg) pada Pemilu 2019. Seluruh perwakilan partai politik dan tim sukses (timses) capres/cawapres hadir guna menyepakati format surat suara. “Hari ini, kita melanjutkan lagi satu tahapan pemilu yang memasuki masa validasi dan approval surat suara untuk Pemilu DPR RI dan Pilpres,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). Arief menjelaskan, tahapan validasi untuk surat suara Pileg tingkat kabupaten/kota dan provinsi diselenggarakan di masing-masing daerah pada hari ini. “Approval untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan di KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota,” jelasnya Arief menambahkan, agenda ini merupakan rangkaian terakhir sebelum nantinya dicetak menjadi surat suara. Kini, masih dalam tahap pelelangan dan diperkirakan akan mulai dicetak minggu depan setelah perusahaan pemenang lelang keluar. “Jadi, proses valid sudah dilakukan dan hari ini adalah tanda tangan approval sebelum nanti minggu depan setelah pemenang lelang telah ditetapkan,” tandasnya. Sumber : https://news.okezone.com/read/2019/01/04/605/2000084/kpu-parpol-dan-timses-sepakati-format-surat-suara-pemilu-2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat validasi dan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta pemilihan legislatif (Pileg) pada Pemilu 2019. Seluruh perwakilan partai politik dan tim sukses (timses) capres/cawapres hadir guna menyepakati format surat suara. “Hari ini, kita melanjutkan lagi satu tahapan pemilu yang memasuki masa validasi dan approval surat suara untuk Pemilu DPR RI dan Pilpres,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2019). Arief menjelaskan, tahapan validasi untuk surat suara Pileg tingkat kabupaten/kota dan provinsi diselenggarakan di masing-masing daerah pada hari ini. “Approval untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan di KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota,” jelasnya

Arief menambahkan, agenda ini merupakan rangkaian terakhir sebelum nantinya dicetak menjadi surat suara. Kini, masih dalam tahap pelelangan dan diperkirakan akan mulai dicetak minggu depan setelah perusahaan pemenang lelang keluar. “Jadi, proses valid sudah dilakukan dan hari ini adalah tanda tangan approval sebelum nanti minggu depan setelah pemenang lelang telah ditetapkan,” tandasnya.

Sumber :
https://news.okezone.com/read/2019/01/04/605/2000084/kpu-parpol-dan-timses-sepakati-format-surat-suara-pemilu-2019

Ketua KPU: Kotak Suara Kardus 100 Persen Siap Didistribusikan . Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku, pihaknya sudah siap 100 persen untuk mendistribusikan kotak suara yang terbuat dari kardus ke setiap daerah. Kotak suara tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah polemik. . “Sudah siap, tadi saya sudah presentasikan, produksi kardus (kotak suara) sudah 100 persen, distribusi sudah 100 persen jadi sudah selesai semua, untuk bilik itu sebenarnya beberapa hari yang lalu 98,8 persen, kemungkinan bikin sudah diproduksi 100 persen hari ini, tentu kita sudah siap,” kata Arief di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018). . Menurut Arief, pihaknya akan segera mengganti bila diketemukan kotak suara dalam kondisi rusak. Dia menambahkan, KPU sudah mempertimbangkan berbagai macam aspek memutuskan penggunaan kardus sebagi kotak suara. . “Macem-macem (pertimbangan), yah penghematan anggaran, kemudahan distribusi, kemudahan menyimpan, kemudahan merakit untuk bongkar. Dan yang paling penting ramah lingkungan,” dia menjelaskan. . Arief mengaku sudah sangat mempertimbangkan pemilihan bahan untuk dijadikan kotak suara. Menurutnya, selama pemilu berlangsung tak ada masyarakat yang melakukan perusakan kotak suara. . “Pemilu kita sudah bertahun tahun, enggak ada yang nyobek kotak suaranya. Sudah saya perhitungkan semuanya, makanya saya pilih itu, kamu pikir ketika saya milih itu enggak memperhitungkan banyak hal,” terangnya. . Sumber : www.liputan6.com

Ketua KPU: Kotak Suara Kardus 100 Persen Siap Didistribusikan
.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku, pihaknya sudah siap 100 persen untuk mendistribusikan kotak suara yang terbuat dari kardus ke setiap daerah. Kotak suara tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah polemik.
.
“Sudah siap, tadi saya sudah presentasikan, produksi kardus (kotak suara) sudah 100 persen, distribusi sudah 100 persen jadi sudah selesai semua, untuk bilik itu sebenarnya beberapa hari yang lalu 98,8 persen, kemungkinan bikin sudah diproduksi 100 persen hari ini, tentu kita sudah siap,” kata Arief di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).
.
Menurut Arief, pihaknya akan segera mengganti bila diketemukan kotak suara dalam kondisi rusak. Dia menambahkan, KPU sudah mempertimbangkan berbagai macam aspek memutuskan penggunaan kardus sebagi kotak suara.
.
“Macem-macem (pertimbangan), yah penghematan anggaran, kemudahan distribusi, kemudahan menyimpan, kemudahan merakit untuk bongkar. Dan yang paling penting ramah lingkungan,” dia menjelaskan.
.
Arief mengaku sudah sangat mempertimbangkan pemilihan bahan untuk dijadikan kotak suara. Menurutnya, selama pemilu berlangsung tak ada masyarakat yang melakukan perusakan kotak suara.
.
“Pemilu kita sudah bertahun tahun, enggak ada yang nyobek kotak suaranya. Sudah saya perhitungkan semuanya, makanya saya pilih itu, kamu pikir ketika saya milih itu enggak memperhitungkan banyak hal,” terangnya.
.
Sumber : www.liputan6.com

Ketua KPU RI Arief Budiman meminta publik tidak mendiskriminasi hak pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental atau gangguan jiwa. Dia menegaskan bahwa pihaknya telah sangat cermat dalam mendata dan memverifikasi hak suara para penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental. “Ketentuan tentang mendata pemilih penyandang disabilitas ini bukan hal baru, bahkan sejak 2009 kita sudah melakukan hal ini. Dan berapa jumlahnya? Total 1,2 juta penyandang disabilitas dalam pelbagai disability masuk ke DPT (Pemilu 2019),” kata Arief di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu 15 Desember 2018. Jumlah ini, lanjut dia, masih dapat berubah, seiring masuknya laporan yang bisa ditindaklanjuti oleh tim KPU. “Jadi kami masih terbuka, selama ada informasi, sepanjang informasinya bukan atau tidak dalam kategori yang dikecualikan,” jelas dia. Kemudian, kepada publik yang masih merasa ragu akan hak suara diberikan pada penyandang disabilitas mental, lantaran dianggap disability jenis ini adalah hak suara kepada mereka yang memiliki kewarasan yang kurang, KPU RI menegaskan seluruh hak mereka telah terkonfirmasi dengan kondisi yang dipastikan dapat memberi suara dalam memilih. “Penyandang disabilitas jenis ini, terdapat beberapa kategori dan KPU dengan para ahli di bidangnya, para dokter ahli, telah melakukan verifikasi mendetil kepada jenis disabilitas ini,” tegas Arief. Berikut rincian data penyandang disabilitas masuk ke DPT penyempurnaan jilid kedua: Tunadaksa 83.182 pemilihTunanetra 166.364 pemilih.Tunarungu 249.546 pemilihTunagrahita 332.728 pemilihKategori disabilitas lainnya 415.910 pemilih. Total penyandang disabilitas 1.247.730 pemilih Sumber : https://m.liputan6.com/pilpres/read/3815441/kpu-jamin-hak-suara-penyandang-gangguan-jiwa-di-pilpres-2019

Ketua KPU RI Arief Budiman meminta publik tidak mendiskriminasi hak pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental atau gangguan jiwa. Dia menegaskan bahwa pihaknya telah sangat cermat dalam mendata dan memverifikasi hak suara para penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental. “Ketentuan tentang mendata pemilih penyandang disabilitas ini bukan hal baru, bahkan sejak 2009 kita sudah melakukan hal ini. Dan berapa jumlahnya? Total 1,2 juta penyandang disabilitas dalam pelbagai disability masuk ke DPT (Pemilu 2019),” kata Arief di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu 15 Desember 2018.

Jumlah ini, lanjut dia, masih dapat berubah, seiring masuknya laporan yang bisa ditindaklanjuti oleh tim KPU. “Jadi kami masih terbuka, selama ada informasi, sepanjang informasinya bukan atau tidak dalam kategori yang dikecualikan,” jelas dia.

Kemudian, kepada publik yang masih merasa ragu akan hak suara diberikan pada penyandang disabilitas mental, lantaran dianggap disability jenis ini adalah hak suara kepada mereka yang memiliki kewarasan yang kurang, KPU RI menegaskan seluruh hak mereka telah terkonfirmasi dengan kondisi yang dipastikan dapat memberi suara dalam memilih. “Penyandang disabilitas jenis ini, terdapat beberapa kategori dan KPU dengan para ahli di bidangnya, para dokter ahli, telah melakukan verifikasi mendetil kepada jenis disabilitas ini,” tegas Arief.

Berikut rincian data penyandang disabilitas masuk ke DPT penyempurnaan jilid kedua:

Tunadaksa 83.182 pemilihTunanetra 166.364 pemilih.Tunarungu 249.546 pemilihTunagrahita 332.728 pemilihKategori disabilitas lainnya 415.910 pemilih.

Total penyandang disabilitas 1.247.730 pemilih

Sumber :
https://m.liputan6.com/pilpres/read/3815441/kpu-jamin-hak-suara-penyandang-gangguan-jiwa-di-pilpres-2019

KPU Tetapkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 192 Juta . KPU menetapkan jumlah Daftar Pemilih Hasil Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 jiwa. DPT itu terdiri dari 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.405 kelurahan di Indonesia. . “Dengan demikian, DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan berita acara di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018). . Sedangkan pemilih luar negeri berjumlah 2.058.191 jiwa, dengan rincian 1.155.464 perempuan dan 902.727 laki-laki. Jumlah ini didapat dari 130 perwakilan resmi Indonesia di luar negeri. Pemilih di luar negeri itu dilakukan dengan tiga metode, yaitu melalui TPS, TPS Keliling, dan melalui pos. . Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi kinerja KPU yang telah menyelesaikan DPTHP-2. Namun dia menyampaikan sejumlah syarat terkait penyempurnaan DPT ini. . “KPU harus memberikan lampiran acara hasil DPTHP-2 dan parpol untuk pastikan akurasi data,” kata Abhan dalam forum. . Dia juga meminta KPU dapat menjamin hak pilih warga yang berada di lapas, panti, dan rusun. Selain itu, Abhan meminta KPU melakukan audit internal untuk memastikan nama-nama yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019. . “KPU harus lakukan audit internal terhadap efektivitas, dalih khususnya perencanaan publikasi dan informasi data dalam memastikan nama yang terdaftar pemilih pemilu,” ucapnya. . Terakhir, Abhan meminta KPU segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat perekaman e-KTP. Abhan kemudian menyebutkan satu per satu daerah yang memerlukan percepatan perekaman e-KTP. . “KPU harus kordinasi dengan dukcapil untuk melakukan percepatan rekaman e-KTP, terutama di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulbar,” pungkasnya

KPU Tetapkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 192 Juta
.
KPU menetapkan jumlah Daftar Pemilih Hasil Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (DPTHP-2) Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 jiwa. DPT itu terdiri dari 514 kabupaten/kota, 7.201 kecamatan, dan 83.405 kelurahan di Indonesia.
.
“Dengan demikian, DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044,” ujar Ketua KPU Arief Budiman saat membacakan berita acara di Menara Peninsula, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (15/12/2018).
.
Sedangkan pemilih luar negeri berjumlah 2.058.191 jiwa, dengan rincian 1.155.464 perempuan dan 902.727 laki-laki. Jumlah ini didapat dari 130 perwakilan resmi Indonesia di luar negeri. Pemilih di luar negeri itu dilakukan dengan tiga metode, yaitu melalui TPS, TPS Keliling, dan melalui pos.
.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan mengapresiasi kinerja KPU yang telah menyelesaikan DPTHP-2. Namun dia menyampaikan sejumlah syarat terkait penyempurnaan DPT ini.
.
“KPU harus memberikan lampiran acara hasil DPTHP-2 dan parpol untuk pastikan akurasi data,” kata Abhan dalam forum.
.
Dia juga meminta KPU dapat menjamin hak pilih warga yang berada di lapas, panti, dan rusun. Selain itu, Abhan meminta KPU melakukan audit internal untuk memastikan nama-nama yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019.
.
“KPU harus lakukan audit internal terhadap efektivitas, dalih khususnya perencanaan publikasi dan informasi data dalam memastikan nama yang terdaftar pemilih pemilu,” ucapnya.
.
Terakhir, Abhan meminta KPU segera melakukan koordinasi dengan Kemendagri untuk mempercepat perekaman e-KTP. Abhan kemudian menyebutkan satu per satu daerah yang memerlukan percepatan perekaman e-KTP.
.
“KPU harus kordinasi dengan dukcapil untuk melakukan percepatan rekaman e-KTP, terutama di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulbar,” pungkasnya

Pastikan namamu terdaftar dlm DPT Pemilu 2019… Ayo, segera cek namamu di DPT Pemilu 2019 di desa/kelurahan, atau KLIK lindungihakpilihmu.kpu.go.id, atau download aplikasi mobile via playstore android “KPU RI Pemilu 2019” @kpu_ri

Pastikan namamu terdaftar dlm DPT Pemilu 2019… Ayo, segera cek namamu di DPT Pemilu 2019 di desa/kelurahan, atau KLIK lindungihakpilihmu.kpu.go.id, atau download aplikasi mobile via playstore android “KPU RI Pemilu 2019”
@kpu_ri

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan bahwa pihaknya akan segera membuka kembali situs www.infopemilu.kpu.go.id jika kondisinya sudah aman. Arief menjelaskan alasan belum dapat diaksesnya situs tersebut hingga saat ini. . “Situs akan dibuka lagi juga sudah selesai anda kami yakin bahwa situasinya sudah aman. Sebab kalau kami buka sekarang, nanti diserang lagi, kemudian angka nanti berubah lagi. Lalu nanti kami tutup lagi, buka lagi, dan diserang lagi. Maka kasihan masyarakat,” jelas Arief ketika dijumpai di ruangannya, Jumat (6/7). . Dia berharap, situs tersebut bisa dibuka secepatnya. Sebab, dalam waktu yang tinggal tersisa beberapa hari sebelum masa akhir penetapan hasil akhir pemungutan suara pilkada serentak 2018 pada 9 Juli. . “Semoga bisa (dibuka bersamaan dengan pengumuman hasil akhir rekap suara Pilkada),” tegas Arief. . Dia melanjutkan, kasus peretasan situs ini sudah dilaporkan kepada kepolisian. Arief mengklaim jika peretas situs KPU lebih canggih daripada sebelumnya. . “Kami belum tahu (pelakunya). Ya kita serahkan saja sama polisi. KPU kan lebih rumit dan canggih yang mencoba membobol,” tambahnya. . Sebagaimana diketahui, sejak beberapa hari lalu, situs www.infopemilu.kpu.go.idtidak bisa beroperasi seperti biasanya. Diduga, hal ini terjadi karena banyak upaya peretasan. Hingga Jumat *6/7) siang, kondisi situs yang menayangkan informasi terkait Pilkada, hasil pilkada, informasi Pemilu dan sebagainya itu. . Situs hanya tampak menyajikan informasi ‘untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hasil pemilihan, untus sementara layanan ini kami tidak aktifkan’. . Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mendorong KPU untuk mengevaluasi seluruh aspek agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari, termasuk operator yang menangani IT di KPU. . “Semua dievaluasi siapa yang menangani, perusahaannya apa, apa masalahnya,” katanya, Selasa (3/7). . Menurutnya KPU selama ini selalu menyampaikan bahwa masalahnya adalah karena semua orang mengakses di waktu yang bersamaan. Sehingga hal tersebut perlu disampaikan solusinya. . Sumber : www.republika.com

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan bahwa pihaknya akan segera membuka kembali situs www.infopemilu.kpu.go.id jika kondisinya sudah aman. Arief menjelaskan alasan belum dapat diaksesnya situs tersebut hingga saat ini.
.
“Situs akan dibuka lagi juga sudah selesai anda kami yakin bahwa situasinya sudah aman. Sebab kalau kami buka sekarang, nanti diserang lagi, kemudian angka nanti berubah lagi. Lalu nanti kami tutup lagi, buka lagi, dan diserang lagi. Maka kasihan masyarakat,” jelas Arief ketika dijumpai di ruangannya, Jumat (6/7). .
Dia berharap, situs tersebut bisa dibuka secepatnya. Sebab, dalam waktu yang tinggal tersisa beberapa hari sebelum masa akhir penetapan hasil akhir pemungutan suara pilkada serentak 2018 pada 9 Juli. .
“Semoga bisa (dibuka bersamaan dengan pengumuman hasil akhir rekap suara Pilkada),” tegas Arief. .
Dia melanjutkan, kasus peretasan situs ini sudah dilaporkan kepada kepolisian. Arief mengklaim jika peretas situs KPU lebih canggih daripada sebelumnya. .
“Kami belum tahu (pelakunya). Ya kita serahkan saja sama polisi. KPU kan lebih rumit dan canggih yang mencoba membobol,” tambahnya. .
Sebagaimana diketahui, sejak beberapa hari lalu, situs www.infopemilu.kpu.go.idtidak bisa beroperasi seperti biasanya. Diduga, hal ini terjadi karena banyak upaya peretasan. Hingga Jumat *6/7) siang, kondisi situs yang menayangkan informasi terkait Pilkada, hasil pilkada, informasi Pemilu dan sebagainya itu.
.
Situs hanya tampak menyajikan informasi ‘untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hasil pemilihan, untus sementara layanan ini kami tidak aktifkan’.
.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mendorong KPU untuk mengevaluasi seluruh aspek agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari, termasuk operator yang menangani IT di KPU.
.
“Semua dievaluasi siapa yang menangani, perusahaannya apa, apa masalahnya,” katanya, Selasa (3/7).
.
Menurutnya KPU selama ini selalu menyampaikan bahwa masalahnya adalah karena semua orang mengakses di waktu yang bersamaan. Sehingga hal tersebut perlu disampaikan solusinya.
.
Sumber : www.republika.com

KPU resmi larang eks napi korupsi jadi Caleg di Pemilu 2019 . Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poinnya berisi larangan bagi mantan koruptor maju sebagai Calon Legislatif di Pemilu. . Hal ini dibenarkan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra, saat dikonfirmasi. “Iya (telah diterbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018),” ucap Ilham kepada Liputan6.com, Minggu (1/7). . Namun, dia belum menjelaskan lebih detil terkait terbitnya PKPU tersebut. . Sebelumnya, dikutip dari laman resmi KPU RI, di Jakarta, Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018. . Dalam salah satu pasal di PKPU tersebut, mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,”. . Dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang. . Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018. . Sumber : www.merdeka.com

KPU resmi larang eks napi korupsi jadi Caleg di Pemilu 2019
.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poinnya berisi larangan bagi mantan koruptor maju sebagai Calon Legislatif di Pemilu.
.
Hal ini dibenarkan oleh Komisioner KPU Ilham Saputra, saat dikonfirmasi. “Iya (telah diterbitkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018),” ucap Ilham kepada Liputan6.com, Minggu (1/7).
.
Namun, dia belum menjelaskan lebih detil terkait terbitnya PKPU tersebut.
.
Sebelumnya, dikutip dari laman resmi KPU RI, di Jakarta, Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu 30 Juni 2018.
.
Dalam salah satu pasal di PKPU tersebut, mengatur larangan mantan koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Aturan tersebut tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,”.
.
Dengan ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.
.
Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018.
.
Sumber : www.merdeka.com

Sepanjang hari ini, masyarakat kesulitan mengakses hasil Quick Count Pilkada 2018 kemarin, melalui situs ini masyarakat bisa meemanrau hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Tidak ada informasi sampai kapan server akan kembali normal. . Sumber : infopemilu.kpu.go.id . Like – Comment – Share •• Punya foto/video yang anda ingin berbagi? Silakan LINE ke @medantalk untuk di sharing bersama. •• Untuk informasi Automotif lainnya Follow @OtomTalk •• Mau cari rumah? Inspirasi design? Follow @RumahTalk •• Untuk Medan Punya Cerita Follow @medanku •• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? Cek info Lowongan Kerja Follow @KarirGram

Sepanjang hari ini, masyarakat kesulitan mengakses hasil Quick Count Pilkada 2018 kemarin, melalui situs ini masyarakat bisa meemanrau hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Tidak ada informasi sampai kapan server akan kembali normal.
.
Sumber : infopemilu.kpu.go.id
.
Like – Comment – Share
•• Punya foto/video yang anda ingin berbagi? Silakan LINE ke @medantalk untuk di sharing bersama.
•• Untuk informasi Automotif lainnya Follow @OtomTalk
•• Mau cari rumah? Inspirasi design? Follow @RumahTalk
•• Untuk Medan Punya Cerita Follow @medanku
•• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? Cek info Lowongan Kerja Follow @KarirGram