DPRD Medan Minta Pasien DBD Digratiskan

<< >>

Posted by Reyno On November - 30 - 2010

DPRD Medan meminta Pemerintahan Kota Medan menanggung biaya perobatan warga kota penderita demam berdarah dengue (BDB) dengan menampungnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011.

Alasannya, anggaran 2009 untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) senilai Rp 18 miliar, terdapat silpa sebesar Rp 3 miliar. Sedangkan 2010, dari Rp 25 miliar, yang akan terealisasi sebesar Rp 11,6 miliar. Padahal penggunaaan anggaran hanya sekitar satu bulan lagi.

“Kita meminta penanggulangan DBD ini ditanggung Pemko Medan,” kata anggota Komisi B DPRD Medan, Salman Alfarisi dalam rapat pembasahan Rancangan APBD Medan 2011 dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, kemarin di gedung Dewan.

Apalagi sambungnya, Medan sebelumnya pernah menerapkan kebijakan tersebut dengan menampung anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk penanggulangan DBD di Kota Medan. Karena masih ada anggaran yang dapat dialokasikan untuk program tersebut.

Seperti jelasnya, anggaran pengadaan alat fogging sebanyak 35 unit mencapai Rp 910 juta yang masih dimungkinkan untuk dialihkan. Karena pengadaan alat fogging yang tersedia sebanyak 53 unit dinilai masih layak pakai dan mencukupi hingga saat ini.

Kemudian sambungnya, penambahan anggaran untuk program tersebut bisa diambil dari program JPKMS sebesar Rp 2 miliar. Sehingga total anggarannya mencapai Rp 2,9 miliar. “Karena di 2010 ini saja, kita khawatir anggaran sebesar Rp 25 miliar tersebut tidak tereaisasi sepenuhnya dan akan terjadi silpa (sisa anggaran-red),” katanya.

Anggaran tersebut sambungnya, perlu dialihkan agar jangan terlalu besar Silpanya. Sehingga semua warga Kota Medan yang tidak tertampung di Jamkesmas maupun JPKMS yang terjangkit DBD cukup dengan menggunakan KTP Kota Medan saja, khusus di rumah sakit provider JPKMS sehingga pengelolaannya menjadi mudah.

Menyikapi hal tersebut, Ph Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita menyebutkan, saat ini pihaknya pengalokasian anggaran untuk penanggulangan pasein DBD ini sangat rentan dengan masalah. Seperti yang terjadi pada 2006. Karena anggaran yang disediakan tidak mampu mengakomodir semua pasien.

“Namun begitupun, itu akan menjadi bahan analisa dan pertimbangan,” kata Usma Polita.

Selain itu Usma Polita menyebutkan untuk 2010, pihaknya akan membayar klaim dari 21 rumah sakit provider Rp11,6 miliar dari total anggaran yang tersedia untuk program JPKMS. (sumber: Analisa)

Popularity: 1% [?]