Gubsu Tak Puas, Tahun Depan Ganti Pemimpin SKPD
30/12/2009 in News
Kinerja dan capaian sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sumut sepanjang 2009, masih belum memuaskan Gubsu Syamsul Arifin.
Padahal penilaian dari sisi tata pemerintahan oleh Departemen Dalam Negeri, Sumut menduduki peringkat ke dua setelah Jawa Tengah, dan dari sisi kinerja pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sumut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Karenanya, untuk meningkatkan kinerja lebih maksimal pada 2010, Syamsul sudah merencanakan pergantian sejumlah pemimpin SKPD yang prosesnya tengah dievaluasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Sumut. Evaluasi itu salah satunya karena sejumlah oknum pemimpin SKPD itu dinilai melanggar prosedur, dan etika (patsoen) dalam birokrasi.
“Evaluasi atau pergantian pemimpin SKPD pasti ada di 2010. Karena kalau kemampuannya tidak berkembang, dan tidak bisa dibina, maka sudah layak diganti, dan urusannya saya serahkan kepada Baperjakat,” kata Syamsul di Kantor Gubernur di Medan, Selasa (29/12).
Syamsul mengaku, dirinya tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai sepanjang 2009. Tapi begitupun dia bersyukur atas capaian yang sudah diraih, sehingga opini APBD Sumut 2009 yang akan dinilai BPK pada Februari 2010, minimal bisa bertahan pada peringkat WDP, atau ditingkatkan menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
“Makanya pada 2010, kita akan mengetatkan sistem pengendalian mutu (quality control), sehingga capaian prestasi bisa lebih ditingkatkan atau minimal bisa dipertahankan sejajar dengan 2009,” ujarnya.
11 Pemimpin SKPD Tidak Hadir
Dari jumlah 60 pemimpin SKPD Pemprov Sumut, hanya 49 di antaranya yang hadir langsung. Sedangkan 11 lainnya tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Ada pun 11 pimpinan SKPD yang tidak hadir pada rapat evaluasi kinerja dan capaian Pemprov Sumut 2009 itu Kepala Bapemas, Kepada Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Penyuluhan, Kepala Rumah Sakit Jiwa, Sekretaris KPUD Sumut, tiga orang staf ahli Gubsu, Sekretaris DPRD Sumut, Sekretaris Korpri Sumut, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
Rapat evaluasi dan capaian 2009 itu antara lain membahas masalah pertanian yang belum maksimal hasilnya, yang antara lain disebabkan masih tingginya alih fungsi lahan pangan menjadi lahan perkebunan. Untuk solusi masalah ini, Syamsul mengaku pemerintah sudah menerbitkan peraturan yang melarang alih fungsi lahan pangan menjadi lahan perkebunan.
Kemudian masalah irigasi yang masih banyak rusak, termasuk 35 persen sistem pengairan di Sumut yang harus dibenahi pada 2010, bila ingin mempertahankan swasembada beras yang sudah dicapai, serta masalah pendidikan yang perlu penajaman di beberapa sektor, termasuk peningkatan masalah kesehatan, dan kebinamargaan. Karena pada 2010, Sumut mendapat tambahan dana infrastruktur hingga Rp 1,3 triliun, dari Rp 600 miliar pada 2009.
“Tak kalah pentingnya adalah soal penyuluh pertanian. Seyogyanya, setiap desa di Sumut memiliki minimal satu penyuluh pertanian. Sekarang kita baru punya 3.000 penyuluh, sementara desa kita jumlahnya 5.000 lebih,” jelasnya.
Hingga 30 Desember 2009, Syamsul mengaku daya serap APBD Sumut sudah mencapai 85 persen, atau meningkat sekitar dua persen dibanding daya serap APBD 2008 sebesar 83 persen. Dengan peningkatan ini, pada Januari dan Februari 2010, seluruh proses tender proyek APBD Sumut sudah bisa dimulai. Karena pada 4 Januari 2010, dana APBD Sumut sudah bisa dicairkan dari Biro Keuangan Setdaprovsu.
“Batas waktu tender proyek dan pencairan dana APBD Sumut 2010 itu tidak ada toleransi lagi. Bila ada SKPD yang tidak siap, maka risiko tanggung sendiri. Karena, kita ingin memacu proses pembangunan Sumut lebih maju dari sebelumnya, katanya.(Sumber: Analisa)
Popularity: 1% [?]
