Instagram filter used: Normal
Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera mengkaji game PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) apakah perlu dikeluarkan fatwa haram atau tidak. Sebab, MUI menilai game ini juga telah menimbulkan mudarat. . Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid Sa’adi menjelaskan hingga saat ini belum ada pihak yang mengajukan permohonan fatwa terkait dengan gamePUBG. Jadi MUI belum bisa mengagendakan ini menjadi masalah yang harus dibahas dalam komisi fatwa. . Meskipun demikian, lanjut Zainut, tidak berarti masalah ini diabaikan oleh MUI. MUI mempertimbangkan segera melakukan pembahasan karena game ini sudah menimbulkan mudarat. . “Karena game PUBG ini sudah menjadi fenomena masyarakat, bahkan akibat dari game tersebut sudah menimbulkan mudarat, maka MUI akan segera menugaskan komisi penelitian dan pengkajian bersama-sama dengan komisi fatwa untuk melakukan pengkajian terhadap masalah tersebut,” kata Zainut kepada wartawan, Kamis (21/3/2019). . Zainut menambahkan MUI Pusat mengapresiasi MUI Provinsi Jawa Barat yang sudah berencana membahas dan menetapkan fatwa game PUBG. Nanti hasilnya akan dijadikan referensi bagi MUI Pusat. . “Terhadap MUI Provinsi Jawa Barat yang sudah ada rencana membahas dan menetapkan fatwa game PUBG, MUI Pusat memberikan apresiasi dan berharap hasilnya nanti diinformasikan terlebih dahulu ke MUI Pusat untuk dijadikan sebagai referensi dalam penetapan fatwa,” ujarnya. . Game PUBG memang sedang menjadi sorotan global karena aksi penembakan brutal di New Zealand yang menewaskan 50 orang pada 15 Maret 2019. Senjata yang digunakan pelaku disebut-sebut mirip item di game PUBG. . Selain itu, wilayah di India telah melarang anak dan remaja bermain PUBG karena dinilai mengandung aksi kekerasan serta berpengaruh bagi anak muda. Bahkan kepolisian di wilayah tersebut mengancam hukuman penjara bagi yang kedapatan bermain game tersebut. . Sumber : https://m.detik.com/news/berita/d-4477887/waketum-mui-game-pubg-timbulkan-mudarat
Dinas Pendapatan/BPPRD Kota Medan mencatat terdapat lebih dari 300 Perusahaan yang beroperasi di Medan, tak melaksanakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan beberapa di antaranya tak melaksanakan kewajibannya selama puluhan tahun. Tribun Medan yang menemui Kepala Bidang PBB dan BPHTB Zakaria di ruang kerjanya, Kamis (21/3/2018) mendapatkan informasi bahwa pengemplang pajak bahkan dilakukan perusahaan besar. Kepada Tribun, Zakaria mengatakan jumlah perusahaan maupun korporasi yang mengelak dari kewajiban membayar pajak tercatat melebihi 300 perusahaan. Ia menilai, para perusahaan tersebut mengelak pajak lantaran merasa ketegasan hukum tentang pajak lemah. Oleh karenanya, Dinas Pendapatan berencana melakukan tindakan tegas dengan berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bank Indonesia, maupun Imigrasi. Rencananya, Dispenda akan berkonsultasi KPK untuk pelelangan. Dengan imigrasi, Dispenda berencana agar meminta pencekalan terhadap pimpinan perusahaan ke luar negeri. Sementara terhadap Bank Indonesia agar rekening perusahaan dibekukan. Terpisah menurut Kepala Imigrasi Klas IA Medan Johanes Agato Simamora mengaku selama ini pihaknya sudah banyak melakukan pencekalan atas permintaan sejumlah instansi lainnya, seperti Kejaksaan, Polri maupun Kementerian Keuangan. Namun, untuk Dispenda belum ada peraturannya. Agato sendiri menilai rencana tersebut adalah bentuk niatan yang baik, namun ia mengaku tak mengetahui adanya payung hukum, untuk mengikuti permintaan sebuah Organisasi Perangkat Daerah melakukan pencekalan. Rencananya pengejaran terhadap pengemplang pajak adalah upaya lanjutan oleh Dinas Pendapatan Kota Medan mengejar target yang dibebankan tahun 2019. Pada tahun ini, Dispenda pemasukan dari sisi PBBsebesar Rp 515 Miliar. Sisi PBB dinilai belum efektif memberikan pemasukan dibanding pemasukan pajak lainnya, lantaran pada tahun 2018 yang lalu, target pajak sebesar Rp 454 miliar, Dispenda hanya mampu merealisasikannya sebesar Rp 382 Miliar. Sumber : http://medan.tribunnews.com/
Polsek Sunggal meringkus seorang pengutil yang kerap beraksi di Indomaret yang berada di Jalan TB Simatupang, Medan Sunggal, Minggu (17/3). Dari pelaku, polisi menyita 90 botol minuman kaleng yang merupakan hasil dari aksi mengutil tersangka di Indomaret tersebut. . Berdasarkan informasi yang diperoleh tersangka berinisial FR warga Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan. Dia memang diketahui tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. . Kapolsek Sunggal Kompol Yasir Ahmadi mengatakan penangkapan tersangka berawal dari laporan pihak Indomaret yang curiga akan gerak-gerik pelaku selama ini. Kemudian pada hari Minggu (17/3), pelaku kembali datang ke swalayan itu. DIsana, petugas swalayan yang curiga mengawasi gerak-gerik tersangka. . Tepat saat tersangka melakukan aksi pencuriannya, pegawai swalayan langsung meringkusnya dan kemudian menghubungi personil Polsek Sunggal. . “Tim kita yang menerima laporan langsung bergerak dan mengamankan pria itu ke Mako,”ucap Kompol Yasir, Kamis (21/3). . Di Mapolsek Sunggal, pelaku lanjutn Yasir mengakaui perbuatannya. Bahkan dia menyebutkan aksinya di Indomaret itu sudah lima kali dilakukannya dalam dua bulan terakhir. . “Dari hasil pengembangan, dari tersangka berhasil diamankan sebanyak 90 botol minuman susu merk Bear Brand,”sebut Yasir. . Adapun modus tersangka dalam melakukan perbuatannya adalah dengan cara masuk ke Indomaret lalu dia mengambil minuman tersebut dan menyimpan di dalam jaket yang dipakainya. . “Dia melakukan aksinya hanya seorang diri. Adapun jika dinominalkan hasil kejahatan yang diperoleh tersangka dari perbuatannya adalah sebesar Rp3 juta,” sebut Kapolsek. . Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 362 KUHPidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.(mtc/amr) . Sumber : http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Dua-Bulan-Mengutil-di-Indomaret–Pengangguran-Ini-Kumpulkan-90-Botol-Minuman-Kaleng
Antisipasi Gangguan distribusi air, PDAM Tirtanadi Ganti Tuas Pengalih Daya IPAM yang ada di daerah Deli Tua, penggantian tuas pengalih daya atau change over switch/COS dari listrik PLN ke genset di panel pompa distribusi FWP 505 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Deli Tua . Penggantian tuas alih daya itu akan dilakukan Rabu (20/3/2019) mulai pukul 22.00 WIB. Penggantian diperkirakan tuntas pukul 01.00 Wib. Meski diperkirakan penggantian rampung Kamis (21/3/2019) pukul 01.00 WIB, namun operasi distribusi air baru bisa normal kepada pelanggan pada Kamis Siang. . Cabang-cabang pelayanan yang nantinya terganggu, 1. Cabang Deli Tua – Jl Medan Deli Tua dari Pekan Deli Tua/Titi Kuning, – Jln Stasiun, – Jln Sari/Jl Benteng, – Jln Marindal – Jln Kedai Durian . 2. Cabang Medan Amplas – Jln Brigjend Katamso, – Jln STM, – Jln Sakti Lubis, – Jln Garu I – II . 3. Cabang Medan Kota – Jln Sisingamangaraja – Jln Air Bersih – Jln Avros – Jln Saudara – Jln Pelangi – Jln Sempurna – Jln HM Joni – Jl Halat – Jln Amaliun – Jln Laksana – Jln ismailiyah . 4. Cabang Tuasan – Jln Pancing – Jln Selamet Ketaren – Jln Perjuangan – Jln Keruntung – Jln Letda Sujono – Jln RSU Haji) . 5. Cabang HM Yamin – Jln Gurilla – Jln Serdang – Jln Pimpinan – Jln Sentosa Baru . 6. Cabang Medan Denai – Jln Bakti – Jln Pasar Merah – Jln Pelajar Timur, Perumnas Mandala – Jln Mandala By Pass
Taksi Online Siap Layani Wisatawan Danau Toba . Para wisatawan yang akan berkunjung ke Danau Toba, khususnya yang datang melalui Bandara Silangit, Tapanuli Tengah, kini sudah dapat menikmati layanan taksi online. Saat ini taksi online telah diuji coba di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara. . Saat ini, pengoperasian taksi online sudah mulai diuji coba. “Karena flight (penerbangan) belum banyak, jadi yang penting kita sediakan dulu,” ujar Excecutive Director Grab Indonesia, Ongki Kurniawan saat ditemui di Kota Medan pada Senin, 18 Maret 2019. . Ongki mengatakan operasi taksi online dari Bandara Silangit menuju Danau Toba merupakan langkah awal. Sebab sebagai pintu gerbang terdekat menuju kawasan Danau Toba, saat ini moda transportasi di kawasan itu masih cukup terbatas. . Namun perlahan, Ongki mengatakan, taksi online juga akan beroperasi di seluruh KSPN Danau Toba. Gunanya untuk terus memudahkan para wisatawan yang akan berkunjung ke salah satu destinasi yang disebut sebagai “10 Destinasi Bali Baru” tersebut. Dengan aksesibilitas yang tinggi, diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan ke Danau Toba . Selain taksi online yang baru beroperasi, transportasi lain yang dapat digunakan di KSPN Danau Toba adalah Bus Damri. Angkutan massal Damri ini akan melayani wisatawan dari Bandara Silangit menuju sejumlah destinasi di KSPN Danau Toba atau sebaliknya. . Pengembangan yang terus dilakukan di KSPN Danau Toba juga meliputi pembangunan nomadic tourism oleh Kementerian Pariwisata melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Nomadic tourismnantinya akan dibangun dikawasan Sibisa, Kabupaten Toba Samosir. . Diharapkan berbagai kemudahan yang terus dibangun di KSPN Danau Toba membuat target 1 juta wisatawan dapat tercapai. “Kita menyambut ini dengan baik. Karena memang salah satu kendala yang dirasakan saat ini adalah kurangnya transport last miles.Seiring peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Danau Toba, hal ini tentunya akan sangat membantu,” harap Direktur Utama BPODT, Arie Prasetyo. . Sumber : tempo.co
Ombudsman RI dan KPK telah menadatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dan pengawasan penyelenggaraaan pelayanan publik di tanah air. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan, dengan kerjasama tersebut, Ombudsman dan KPK dapat bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di Sumut. Apalagi selama ini, tidak sedikit laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait indikasi tindak pidana korupsi. Ini diketahui setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan laporan yang disampaikan masyarakat ke Ombudsman. “Jadi, kerjasama ini untuk penguatan. Mungkin saja ada laporan di KPK terkait pelayanan publik dan maladministrasi, itu bisa diarahkan ke Ombudsman,” kata Abyadi di Medan, Rabu (20/3/2019) malam. “Begitu juga sebaliknya, ketika ada laporan ke kita yang ternyata setelah kita tindaklanjuti, ada indikasi tindak pidana korupsi, itu akan dikoordinasikan dengan KPK. Ini menurut saya yang penting untuk dikuatkan,” sambungnya. Menurut Abyadi, Ombudsman dan KPK memang harus membangun sinergi yang kuat. Karena praktik korupsi dan penyelenggaraan pelayanan publik adalah dua hal yang saling berkaitan erat. “Korupsi itu kan terjadi karena aspek-aspek pelayanan publiknya tidak berjalan. Misalnya penyelenggaraan pelayanan publik tidak menerapkan standar pelayanan publik. Kemudian akibat perilaku para pelaksana pelayanan publik yang tidak sesuai etika penyelenggara pelayanan publik. Hal hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Di Sumut, penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk seperti ini masih terjadi,” ujar Abyadi. Abyadi menjelaskan, untuk menindaklanjuti nota kesepahaman itu, Ombudsman di Papua Sumut akan berkoordinasi dengan Bidang Pencegahan KPK, terutama dengan Tim Korsupgah. Karena tim Korsupgah KPK yang ada di provinsi
