KPK Diminta Periksa PLN Sumut
Pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) meminta agar KPK turun tangan menyelidiki kinerja PLN yang dinilai sudah sangat merugikan para pelanggannya.
“KPK harus segera memeriksa seluruh pejabat PLN Sumut dan mengaudit biaya perawatan mesin pembangkit seperti di Sicanang Belawan yang diperhitungkan mencapai miliaran rupiah mengingat parahnya kondisi pemadaman listrik di Sumut sudah terjadi selama bertahun-tahun,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD K-SPSI Sumut Mukhyir Hasan Hasibuan, Minggu (21/2), di Medan.
Mukhyir yang ikut resah, menyusul terus datangnya keluhan dari anggotanya, yakni para pekerja di perusahaan tentang ancaman PHK akibat pemadaman listrik dimaksud, meminta KPK segera memeriksa para pejabat PLN Sumut, terutama biaya perawatan mesin penggerak listrik di Belawan. Pasalnya, hal ini selalu menjadi alasan klasik dilontarkan perusahaan plat merah itu, bila terjadi pemadaman.
Pemadaman Listrik di Sumut yang kata PLN hanya tinggal lima persen lagi, kata dia, seperti janji perusahaan listrik tunggal itu ternyata hanya janji semata. Dia juga menyesalkan pernyataan yang diutarakan PLN melalui General Manager (GM) PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Denny Pranoto, melalui Kepala Dinas Kominfo Sumut Eddy Syofian di Medan, Rabu (17/2) lalu, karena dinilai janji belaka.
“Buktinya, pemadaman listrik yang dilakukan tetap mengkhawatirkan. Bahkan, pemadaman listrik yang katanya masih terjadi selama 4 jam sehari pun tidak benar. Seperti di Kota Medan saja, pemadaman bisa sampai 6 jam sehari,” kecam dia.
Di Kecamatan Medan Medan Johor misalnya, sebut dia, listrik sering padam pada saat dini hari atau menjelang subuh. Setelah itu, malam harinya PLN kembali memadamkan listrik. Kondisi sama juga berlangsung di daerah lain, hingga memicu keresahan tak hanya pelanggan rumah tangga tetapi juga kalangan industri.
“Tidak hanya masyarakat, pedagang dan pengusaha, pejabat pemerintah pun ikut gerah dibuatnya,” ujar Mukhyir yang juga Pelaksana Ketua Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (DPP F-SP RTMM) SPSI.
Dia menyakini, dengan kondisi sekarang, hampir dapat dipastikan mampu menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekomian kian termarjinalkan. Selain itu, PLN telah mempermalukan Gubsu yang sudah melakukan sidak ke Sicanang Belawan. Sedangkan bagi investor dan perusahaan di Sumut mulai berfikir mengurangi tenaga kerjanya.
“Bertambahlah pengangguran kita sekarang yang otomatis membuat bertambah pula rakyat miskin di Sumut, yang nantinya bisa membuat kondisi tidak kondusif,” ucap Mukhyir prihatin. Dalam waktu dekat, dirinya sebagai perwakilan pekerja di Indonesia, khususnya Sumut akan menemui KPK di Jakarta untuk menindaklanjuti niatan agar KPK memeriksa pejabat PLN Sumut.
Popularity: 1% [?]
