KPK: Korupsi Langkat dalam Proses

KPK: Korupsi Langkat dalam Proses

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra M Hamzah, mengatakan, kasus korupsi APBD Pemkab Langkat senilai Rp 102,7 miliar masih dalam penyelidikan. Karenanya, KPK masih belum mau bicara. Demikian disampaikan Chandra kepada JPNN, Senin (22/3).

 

“Langkat masih penyelidikan,” katanya. Ia enggan berkomentar lebih lanjut, meski berulangkali dipancing. “Sabar saja,” katanya lagi. Kini, proses penyelidikannya masih jalan dan pasti akan disampaikan kepada publik.

Chandra lalu menjelaskan, proses tahap penyelidikan di KPK tujuannya adalah untuk menemukan adanya tindak pidana korupsi. Jika ditemukan bukti-bukti bahwa memang ada unsur pidana, maka kasusnya naik ke tahap penyidikan. “Jika tak ada bukti, ya tidak akan naik ke penyidikan,” ujar Chandra.

Tumpak Hatorangan Panggabean, yang sejak kemarin sudah resmi melepaskan jabatannya sebagai Plt Ketua KPK juga menguatkan Chandra. Dikatakannya, dalam melakukan proses pengusutan perkara, KPK juga punya strategi-strategi.

“Kita itu punya strategi-strategi, bukan polos-polos. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan ada strategi,” ujar Tumpak. Karenanya, tidak semua hal harus diungkap ke publik. Katanya, transparan tidak harus telanjang. “Strategi tak mungkin kita ungkapkan ke publik,” katanya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Penindakan KPK, Ade Rahardja menjelaskan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumut dalam penanganan perkara dugaan korupsi APBD Langkat. Ade mengatakan, koordinasi antara KPK dengan aparat penegak hukum yang lain sudah biasa dilakukan.

Masih terkait kasus Langkat, pada 2 Maret 2010 lalu sekitar 200-an massa dari Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Massa yang dipimpin Misno Adi itu meneriakkan tuntutan, yakni agar KPK segera menuntaskan pengusutan dugaan korupsi APBD Pemkab Langkat Rp102,7 miliar .

Massa berseragam kaos loreng itu mendesak agar KPK tidak menghentikan proses penyelidikan kasus Langkat. Mereka menilai, KPK bertindak lamban dengan membiarkan uang yang dikembalikan Syamsul Arifin ke kas Pemkab Langkat sebesar Rp 62,3 miliar.

Sumber: Sumut Pos

0
Like
Save

Comments

gubi says:

yg hebat tg, balai karimun dong, banyak kasus yg dilaporkan tapi adem ayem aja tuch keliatannya

Silakan Berbagi / Komentar

%d bloggers like this: