Nama Bank Bermasalah Wajib Dibuka

Nama Bank Bermasalah Wajib Dibuka

BANK Indonesia (BI) kembali memperketat regulasi kesehatan perbankan, karena pasar keuangan di Tanah Air sudah lebih membaik ketimbang tahun 2008. Maka, otoritas perbankan kembali menerapkan ketentuan pengumuman bank dalam pengawasan khusus yang telah dibekukan asetnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 23 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank. Tahun 2008, BI sempat menutup pengumuman nama bank yang tengah bermasalah. Alasan waktu itu, di tengah krisis keuangan global, pengumuman bank bermasalah bisa menyebabkan panik nasabah dan berefek parah bagi ekonomi nasional.

Menilik beleid anyar tersebut, bank dalam pengawasan khusus yang asetnya dibekukan BI harus mengumumkan kondisinya di media. “Tepatnya di dua surat kabar yang peredarannya luas. Pengumuman juga harus dilakukan di website BI,” begitu isi pengumuman BI yang diperoleh KONTAN, Senin (24/1/2011).

Ada dua hal yang harus dipublikasikan. Pertama, nama bank dalam pengawasan khusus yang kegiatannya dibekukan serta alasan pembekuannya. Kedua, tindakan yang wajib dilakukan bank tersebut dan larangan bagi bank selama dibekukan.

Misalnya, bank wajib menambah modal, serta tak boleh menjual atau menurunkan jumlah aset tanpa persetujuan BI, kecuali Sertifikat Bank Indonesia (SBI), giro pada BI dan tagihan antar bank dan Surat Utang Negara.

Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh A. Santoso menambahkan, bank berstatus pengawasan khusus yang dibekukan merupakan bank yang sudah amat kritis kondisinya. “Opsinya tinggal mencari investor baru atau suntikan modal” ujarnya.

Pengumuman nama ke publik bertujuan agar masyarakat tidak lagi menyimpan dana di sana. BI berkeyakinan, pengumuman nama bank bermasalah tidak akan menyulut aksi penarikan dana besar-besaran atau rush.

Harusnya lebih awal

Sejatinya, publik berhak mengetahui kondisi bank meski kondisinya belum terlalu parah. Misalnya, ketika bank berada dalam masa cease and disest order (CDO) berupa larangan menghimpun dana nasabah. CDO adalah perintah dari otoritas moneter terhadap bank agar memperbaiki aktivitas operasionalnya, setelah mendengar pertimbangan berbagai pihak.

Walhasil, nasabah tak menanggung kerugian lebih besar karena tanpa sadar memilih bank bermasalah. Sayang, BI menilai belum perlu mengumumkan bank dalam masa CDO. Alasannya, “Bank berstatus pengawasan khusus sebenarnya masih bisa disehatkan lagi, tapi bisa menjadi bermasalah karena pengumuman itu,” ujar Wimboh.

Pendapat ini berseberangan dengan Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI bidang Pengawasan Perbankan. Menurut Halim, operasional bank dalam pengawasan khusus sudah tidak normal lagi, dan hanya bisa selamat bila mendapat suntikan modal segar. “Masyarakat perlu tahu itu,” kata Halim. Tinggal bagaimana mekanisme pengumumannya agar tidak menyulut imbas negatif lebih luas.

Wakil Direktur Utama Bank Tabungan Negara Evi Firmansyah mendukung transparansi tersebut. Namun dia berharap BI mempertimbangkan dengan cermat dampak pengumuman nama bank bermasalah terhadap bank-bank lain. “Ingat tahun 2008, ada perpindahan dana dari bank kecil ke bank besar. Jangan sampai terjadi lagi,” ujarnya.(Sumber:kontan.co.id)

0
Like
Save

Comments

Silakan Berbagi / Komentar

%d bloggers like this: