RSS Feeds 
Twitter 
Facebook
E-Mail
Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provsu Drs Bondaharo Siregar menyatakan sebanyak 1.849 persil tanah yang tersebar di 23 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum bersertifikat.
Jumlah persil tanah yang belum bersertifikat itu mencapai Rp 240 miliar lebih dan upaya menyertifikatkan seluruh aset tersebut diproyeksikan tuntas tahun 2010, ujar Bondaharo didampingi Kepala Bagian Pengadaan dan Aset, Nurlela, Rabu (18/11).
“Upaya itu agar pelaporan data aset Pemprovsu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan I Medan bisa terpenuhi dengan baik, paling tidak untuk tetap mempertahankan opini APBD 2008 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” katanya. Persil tanah yang belum bersertifikat tersebut di antaranya Dinas Perkebunan memiliki nilai paling tinggi sebesar Rp 80,316 miliar lebih dengan 19 persil tanah.
Kemudian disusul Dinas Sosial sebesar Rp 25,749 miliar dengan 53 persil tanah, Dinas Pengairan Rp 19,952 miliar dengan 1.463 persil tanah, Dinas Kesehatan Rp 17, 993 miliar lebih dengan 21 persil tanah, Dinas Pendidikan Rp 16,825 miliar lebih dengan lima persil tanah, dan Dinas Pertanin Rp 16,343 miliar lebih dengan enam persil tanah.
Menurut Nurlela, data 1.849 persil tanah yang belum bersertifikat itu merupakan hasil dari analisa pemetaan masalah aset tetap tidak bergerak milik Pemprovsu yang dirangkum dalam 11 kelompok masalah. Yakni, tanah tidak/belum memiliki sertifikat.
Kemudian gedung dan bangunan tidak/belum memiliki bukti/catatan perolehan, tanah digunakan/dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa ijin, gedung digunakan/dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa ijin, tanah dan atau gedung diakui sebagai milik pihak ketiga, tanah dan gedung yang belum terdaftar sebagai aset daerah, serta asal usul tanah tidak jelas.
Berikutnya, ijin pemanfaatan tanah dan bangunan tidak tertib, gedung tidak dimanfaatkan dan kondisi rusak berat, dokumen hibah atas dan gedung tidak jelas, serta penilaian harga atas aktiva tidak bergerak tidak wajar dan terlalu rendah. (Sumber: Analisa)
Popularity: 1% [?]
–– Indonesian Rupiah Exchange Rate
