Realisasi pembangunan rumah sederhana sehat (RSh) di Sumatera Utara diperkirakan tak mencapai target sampai akhir tahun. Hingga triwulan tiga berakhir, proyek pengadaan rumah rakyat itu hanya bisa diselesaikan sekitar 900 unit dari target awal tahun mencapai 1.200 unit.

Koordinator Regional I DPP Realestat Indonesia (REI) Wilayah Sumatera M Tahjuddin Nur mengungkapkan, dibandingkan propinsi lainnya, seperti Riau dan Sumatera Selatan, Sumut jelas tertinggal jauh di belakang.

“Sumsel saja bisa tiga ribu unit, malah Riau menembus enam ribu unit hingga akhir tahun ini. Sumut bahkan tak sampai seribu unit,” papar Tahjuddin, Kamis (12/11), di Medan.

Meski diakui, pencapaian pembangunan RSh di kedua propinsi itu menurun ketimbang tahun lalu, namun tetap saja performance lebih baik daripada Sumut yang dinilai memiliki serapan sangat besar. Bukti keseriusan pemerintah Sumsel dan Riau, ditunjukan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan dipermudahnya perizinan, jabar Tahjuddin.

Tahjudin memaparkan, berbagai kendala dihadapi pengembang bermain di sektor ini seperti birokrasi berbelit-belit seperti perizinan serta kurangnya dukungan pemerintah propinsi serta daerah dalam hal percepatan pengadaan pembangunan rumah rakyat. Ironisnya, dukungan pemerintah itu masih sebatas wacana saja.

REI, lanjut Tahjuddin, sempat mengangkat isu ini dalam Rakernas REI beberapa waktu lalu di Makasar untuk selanjutnya ditindaklanjuti agar persoalan pengembang ketika terjun ke proyek RSh teratasi. Selain itu, dalam pertemuan National Summit jelas dikemukakan bahwa pemerintah akan memangkas jalur birokrasi guna efisiensi cost bagi kalangan dunia usaha.

Tahjuddin juga menekankan, agar pemerintah lebih komit membangun perumahan rakyat, mengingat ini diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan RSh, di daerah yang menjadi tanggungjawab pemda. Bahkan jika memungkinkan, ada sanksi menjerat jika peraturan ini diindahkan.

“Diusulkan saja jika tak menggubris peraturan ini, terutama bagi kepala daerah. Agar lebih serius mendukung RSh,” tegas Tahjuddin.

Sekum DPD REI Sumut Jafar Syahbuddin Ritonga membenarkan rendahnya pencapaian pembangunan RSh di Sumut. Dia tak menepis anggapan, pemprov belum maksimal fokus pada proyek ini menjadi faktor penyebab gagalnya Sumut mengejar ketinggalan dari daerah lain.

“Baru sampai tahap lips service. Cuma omong doang, tapi wujud nyata tak ada. Gubsu juga belum maksimal melihat program percepatan rumah rakyat ini,” lontar dia.

Tingginya biaya pengurusan IMB, izin lokasi serta tipisnya margin bagi pengembang, alasan enggannya pemain terjun di sektor ini. Dia berpendapat jika pemerintah benar-benar menstimulus terutama dalam pembangunan rumah pro rakyat, dipastikan banyak pengembang menggarap proyek RSh.

“Tergantung “goodwill” pemerintah. Jika diberikan stimulus, seperti permudah mendapat lahan legal atau izin, pasti banyak pengembang yang terjun,” ujar Dirut PT Jasari ini. (Foto: int)

Popularity: 1% [?]

Berita Cerita Random

• Persib Taklukkan PSMS 3-1
• NIX 2010 Segera Digelar
• Fitri Tropica Bicara Valentine
• Roma vs Bari, 3-1
• Jessica Alba Siapkan Kelahiran Buah Hati