JAKARTA – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menilai ada dua pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah pada 2012. Masalah infrastruktur dan reformasi birokrasi.
Baca Selengkapnya »

Popularity: 1% [?]

INI obat pelipur lara bagi petani yang mengalami gagal panen. Pemerintah rencananya akan memberikan ganti rugi berupa dana tunai, bibit dan pupuk.

Baca Selengkapnya »

Popularity: unranked [?]

Kalangan pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Sumut mendesak pemerintah agar rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) baru, pada 1 Juli mendatang hanya dikenakan bagi pelanggan 1.300 watt ke atas. Pasalnya, umumnya sektor industri rumah tangga memakai daya listrik di bawah 1.300 watt.

Baca Selengkapnya »

Popularity: 1% [?]

Pemerintah meminta agar pemimpin BUMN tidak begitu saja meminta bantuan penyelamatan dari pemerintah pada tahun ini. Jika ada BUMN yang memang harus tutup, pemerintah sudah merelakannya.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian dan Menkeu Sri Mulyani dalam BUMN Executive Breakfast Meeting “Economic Outlook 2009″ di Wisma Antara, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (25/2/2009).

“Anda jangan datang ke saya tahun ini. Kalau Anda bilang BUMN Anda mau mati, mati saja. Anda pikir yang saya hadapi lebih ringan,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan, yang dihadapi pemerintah tidak lebih berat dari yang dihadapi BUMN. Jika BUMN mengeluh kesulitan menghadapi fluktuasi rupiah, hal yang lebih berat juga dihadapi pemerintah.

“Anda menghadapi perubahan kurs rupiah yang berubah, saya juga. Kalau setiap Rp 1.000 rupiah melemah, anggaran saya berubah Rp 12 triliun,” ujarnya.

Namun dari semua BUMN, sektor perbankan adalah institusi yang dinilai unik. Seberapa pun rusak suatu perbankan, bank tersebut harus dipertahankan dan tidak boleh hilang.

“Bank institusi yang unik. Kalau rusak, seberapa pun kita benci yang merusak, bank-nya tidak boleh hilang. Kalau 1 hilang akan merusak sistem, sistem bisa kolaps. Karena dampaknya begitu besar, maka yang merusak perbankan dosanya dieksponensialkan 10 kali lipat. Tapi kalau bagus, pahalanya 10 kali lipat juga,” katanya.

Popularity: 1% [?]

Dalam RUU APBN 2009 yang akan sah kan hari ini pemerintah dibolehkan melakukan 5 langkah antisipasi kondisi darurat dengan persetujuan DPR terlebih dahulu yang sesuai dengan draft pasal 22 kondisi tertentu yang mengancam perekonomian sehingga membutuhkan waktu cepat.

Dalam pasal 22 tersebut pemerintah boleh melakukan 5 langkah antisipasi jika pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan ada perbedaan asumsi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara dan atau meningkatnya belanja negara secara signifikan.

Kemudian jika ada kenaikan imbal hasil atau yield surat utang negara yang menyebabkan tambahan biaya penerbitan SUN secara signifikan dan terakhir krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional yang membutuhkan tambahan dan penjaminan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Jika ada hal-hal tersebut di atas maka pemerintah dapat melakukan langkah-langkah antisipasi berupa:

1. Pengeluaran yang belum tersedia  anggarannya dan atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2009.
2. Pegeseran anggaran belanja antarprogram, antar kegiatan, dan atau antar jenis belanja dalam satu kementerian/lembaga dan atau antar kementerian lembaga.
3. Penghematan belanja negara dalam rangka peningkatan efisiensi karena sasaran program kegiatan prioritas yang harus tetap tercapai
4. Penerbitan SBN melebih pagu yang ditetapkan dalam APBN tahun yang bersangkutan
5. Penarikan dana pembiayaan siaga dari sumber pinjaman bilateral maupun multilateral.

Khusus mengenai pasal 22, sebelumnya beberapa anggota DPR menilai kalau pasal tersebut sebagai pasal karet sehingga perlu ditunda pembahasannya. Namun pemerintah menilai pasal ini perlu.

“Kami melihat adanya risiko di depan mata yang sangat nyata, dengan dunia mendapat ancaman krisis, tetapi kita masih berasumsi  pertumbuhan ekonomi 6%, sehingga ada risiko di bawah 6% itu sangat nyata,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi keberatan para anggota DPR.

Pasal 22 menurutnya sangat penting apabila dikemudian hari  terjadi kondisi darurat agar APBN 2009  tetap jalan.

“Pasal 22 bukan karet atau dengan spirit  negatif. Mohon pasal 22 dikembalikan kalau ada yang melukai  hak budget DPR, kami bersedia membicarakannya. Pasal 22 sama dengan pasal 27 dalam UU keuangan negara,” jelas Sri Mulyani.

Pada akhirnya DPR dan pemerintah setuju untuk menerapkan pasal 22 dalam APBN 2008 dengan catatan untuk melakukan 5 langkah tadi pemerintah harus mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah juga mendesak proses persetujuannya tidak lama, atau paling tidak 1 x 24 jam untuk mendapatkan persetujuan karena dinilai keputusan pada saat krisis diperlukan dalam hitungan jam.

Terkait dengan batas waktu itu tersebut, DPR akan mengembalikan pada mekanisme tata tertib DPR yaitu apabila dalam rapat pengambilan keputusan pada rapat pertama tidak memenuhi korum, akan dilanjutkan kerapat berikutnya, dan apabila tidak korum juga maka rapat kedua bisa dinyatakan sah menetapkan keputusan.

Selain itu, dalam pasal 23 pun tertera langkah pemerintah yang juga sempat dipertanyakan oleh DPR, yaitu:

1. Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran negara pada saat tertentu kekurangannya dapat ditalangi daru dana saldo anggaran lebih (SAL)
2. Pemerintah dapat menerbitkan surat berharga negara untuk membiayai kebutuhan pengolahan kas bagi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), apabila dana tunai pengelolaan kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan awal tahun anggaran berikutnya.
3. Pemerintah dapat melakukan pembelian kembali SBN untuk kepentingan  stabilisasi pasar dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Popularity: 1% [?]