MEDAN–Wacana Pemerintah yang akan menurunkan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditolak mentah-mentah buruh di Sumut. Ratusan buruh FSPMI berunjum rasa di depan kantor Gubernur Sumut untuk menyampaikan tuntutan penolakan itu. Wacana itu menurut Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut semakin mencekik buruh. Wacana itu membuat buruh harus membayar pajak berapapun upah yang mereka terima. Penurunan nilai PTKP mulai diwacanakan perintah melalui menteri keuangan. Aturan yang berlaku saat ini, batas maksimal penghasilan yang tidak kena pajak adalah Rp4,5 juta per bulan. Apabila batas tersebut diturunkan sehingga disesuaikan dengan UMP, maka akan semakin banyak masyarakat yang penghasilannya dikenai pajak. Sebab, tidak ada daerah dengan UMP mencapai Rp4,5 juta. Sampai sekarang unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, masuh berlangsung. Buruh FSPMI memblokir jalan sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap kesejahteraan buruh. (Yu

MEDAN–Wacana Pemerintah yang akan menurunkan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditolak mentah-mentah buruh di Sumut. Ratusan buruh FSPMI berunjum rasa di depan kantor Gubernur Sumut untuk menyampaikan tuntutan penolakan itu.

Wacana itu menurut Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut semakin mencekik buruh. Wacana itu membuat buruh harus membayar pajak berapapun upah yang mereka terima.

Penurunan nilai PTKP mulai diwacanakan perintah melalui menteri keuangan. Aturan yang berlaku saat ini, batas maksimal penghasilan yang tidak kena pajak adalah Rp4,5 juta per bulan. Apabila batas tersebut diturunkan sehingga disesuaikan dengan UMP, maka akan semakin banyak masyarakat yang penghasilannya dikenai pajak. Sebab, tidak ada daerah dengan UMP mencapai Rp4,5 juta.

Sampai sekarang unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, masuh berlangsung. Buruh FSPMI memblokir jalan sebagai bentuk protes mereka terhadap pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap kesejahteraan buruh. (Yu