Menkeu Pastikan Iuran dan Jumlah Penerima BPJS Kesehatan Naik . Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, pemerintah juga akan menambah jumlah peserta PBI menjadi di atas 100 juta penerima, dari saat ini 96,8 juta penerima. . Namun, ia masih butuh waktu untuk mematangkan rencana tersebut. Pemerintah, kata Sri Mulyani, perlu menunggu hasil audit laporan keuangan BPJS Kesehatan secara menyeluruh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, ia membenarkan bila pembahasan awal sudah berlangsung. . “Kami sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI, pemerintah, dari sekarang ini Rp23 ribu per orang menjadi lebih tinggi lagi, tbelum ditetapkan. Namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan (iuran),” ucap Ani, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4). . Sementara itu, jumlah peserta PBI yang mendapat tanggungan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan bertambah hingga di atas 100 juta penerima. Data terakhir BPJS Kesehatan mencatat jumlah kepesertaan berstatus PBI sebanyak 96,8 juta penerima pada awal tahun ini. . Meski demikian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu enggan memasang target waktu pembahasan terkait kenaikan tarif iuran tersebut bakal diumumkan. Sebelumnya, Ani hanya memberi sinyal kenaikan tarif iuran PBI yang bakal ditanggung pemerintah akan berlaku pada tahun depan melalui APBN 2020. . Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku sudah mulai berkomunikasi dengan Ani untuk membahas usulan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi PBI. . “Masih dibahas, apakah defisit kendalanya dari iuran juga, tapi belum diputuskan. Tapi saya lupa, tadi banyak banget, ini baru dibicarakan, belum fix usulan dari Kementerian Keuangan,” ujar Nila. . Kendati begitu, ia memastikan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat akan tetap diupayakan maksimal. Bahkan, ia meyakinkan tidak ada pembatasan pelayanan, meski perusahaan terus dirundung defisit. . Sumber : https://m.cnnindonesia.com

Menkeu Pastikan Iuran dan Jumlah Penerima BPJS Kesehatan Naik
.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, pemerintah juga akan menambah jumlah peserta PBI menjadi di atas 100 juta penerima, dari saat ini 96,8 juta penerima. .
Namun, ia masih butuh waktu untuk mematangkan rencana tersebut. Pemerintah, kata Sri Mulyani, perlu menunggu hasil audit laporan keuangan BPJS Kesehatan secara menyeluruh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, ia membenarkan bila pembahasan awal sudah berlangsung. .
“Kami sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI, pemerintah, dari sekarang ini Rp23 ribu per orang menjadi lebih tinggi lagi, tbelum ditetapkan. Namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan (iuran),” ucap Ani, sapaan akrabnya, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).
.
Sementara itu, jumlah peserta PBI yang mendapat tanggungan iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan bertambah hingga di atas 100 juta penerima. Data terakhir BPJS Kesehatan mencatat jumlah kepesertaan berstatus PBI sebanyak 96,8 juta penerima pada awal tahun ini.
.
Meski demikian, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu enggan memasang target waktu pembahasan terkait kenaikan tarif iuran tersebut bakal diumumkan. Sebelumnya, Ani hanya memberi sinyal kenaikan tarif iuran PBI yang bakal ditanggung pemerintah akan berlaku pada tahun depan melalui APBN 2020.
.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku sudah mulai berkomunikasi dengan Ani untuk membahas usulan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan bagi PBI.
.
“Masih dibahas, apakah defisit kendalanya dari iuran juga, tapi belum diputuskan. Tapi saya lupa, tadi banyak banget, ini baru dibicarakan, belum fix usulan dari Kementerian Keuangan,” ujar Nila.
.
Kendati begitu, ia memastikan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat akan tetap diupayakan maksimal. Bahkan, ia meyakinkan tidak ada pembatasan pelayanan, meski perusahaan terus dirundung defisit.
.
Sumber : https://m.cnnindonesia.com

BPJS Tanggung Pengobatan Caleg Depresi Mulai dari Rp 4,9 Juta . Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin menyebutkan, tanggungan biaya pengobatan akan tetap tetap diberikan ketika caleg mengalami gangguan jiwa sekalipun. “Benar, gangguan jiwa dijamin apapun penyebabnya, yang tidak dijamin itu upaya bunuh diri,” ujarnya, Sabtu, 20 April 2019. . Meski begitu, kata Arief, ada syarat yang harus dipenuhi oleh caleg tersebut. Penjaminan biaya ini hanya bisa dilakukan BPJS Kesehatan selagi caleg tersebut terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan dan aktif membayar premi. . Hal tersebut tercantum dalam aturan soal penjaminan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Tarif Standar Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). . Arief mencontohkan, penyakit depresi yang ditanggung BPJS Kesehatan meliputi depresi mayor ringan, sedang, dan berat. Biaya yang ditanggung beragam antar kelasnya. Mulai dari yang paling rendah Rp 4,9 juta untuk depresi mayor ringan di kelas 3 sampai Rp 10,3 juta untuk depresi mayor berat di kelas 1. . Potensi depresi hingga gangguan jiwa usai pemilihan adalah hal yang umum terjadi. Psikiater RS Omni Alam Sutera Tangerang, Andri, mengatakan bahwa sejumlah aktivitas dalam pemilihan bisa menjadi pemicunya. Tak hanya karena kalah dalam pemilu. . Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1197665/bpjs-tanggung-pengobatan-caleg-depresi-mulai-dari-rp-49-juta

BPJS Tanggung Pengobatan Caleg Depresi Mulai dari Rp 4,9 Juta
.
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin menyebutkan, tanggungan biaya pengobatan akan tetap tetap diberikan ketika caleg mengalami gangguan jiwa sekalipun. “Benar, gangguan jiwa dijamin apapun penyebabnya, yang tidak dijamin itu upaya bunuh diri,” ujarnya, Sabtu, 20 April 2019.
.
Meski begitu, kata Arief, ada syarat yang harus dipenuhi oleh caleg tersebut. Penjaminan biaya ini hanya bisa dilakukan BPJS Kesehatan selagi caleg tersebut terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan dan aktif membayar premi.
.
Hal tersebut tercantum dalam aturan soal penjaminan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2014 tentang Tarif Standar Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
.
Arief mencontohkan, penyakit depresi yang ditanggung BPJS Kesehatan meliputi depresi mayor ringan, sedang, dan berat. Biaya yang ditanggung beragam antar kelasnya. Mulai dari yang paling rendah Rp 4,9 juta untuk depresi mayor ringan di kelas 3 sampai Rp 10,3 juta untuk depresi mayor berat di kelas 1.
.
Potensi depresi hingga gangguan jiwa usai pemilihan adalah hal yang umum terjadi. Psikiater RS Omni Alam Sutera Tangerang, Andri, mengatakan bahwa sejumlah aktivitas dalam pemilihan bisa menjadi pemicunya. Tak hanya karena kalah dalam pemilu.
.
Sumber : https://bisnis.tempo.co/read/1197665/bpjs-tanggung-pengobatan-caleg-depresi-mulai-dari-rp-49-juta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan kepada publik pengenaan urun biaya yang tertuang dalam Permenkes 51/2018 belum berlaku hingga saat ini meski telah diundangkan sejak 17 Desember 2018. . Pasalnya, jenis pelayanan yang akan dikenakan urunan belum ditentukan oleh Menteri Kesehatan. . Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Muhammad Arief mengatakan, saat ini pembahasan mengenai jenis layanan yang berpotensi disalahgunakan masih terus dikaji sembari membentuk tim yang akan turut melibatkan sejumlah pihak di antaranya Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan dan pihak terkait. . Diperkirakan penyusunan daftar layanan akan rampung selama tiga pekan ke depan. . Kemudian tim tersebut menyampaikan rekomendasi yang telah ditetapkan selama satu minggu. . “Artinya satu bulan. Akhir Februari harusnya sudah selesai. Setelah itu sosialisasi kepada masyarakat,” kata Budi di Kantornya, Jumat (18/1). . Sekadar informasi, dalam Permenkes ini tertuang besaran urun biaya dibagi ke dalam tiga kategori pertama sebesar Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan B. . Kedua, sebesar Rp 10.000 untuk kunjungan rawat jalan rumah sakit kelas C,D dan klinik utama atau ketiga paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam jangka waktu tiga bulan. . Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. . Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan. . Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja atau melalui asuransi kesehatan tambahan. . Sumber : detik.com

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan kepada publik pengenaan urun biaya yang tertuang dalam Permenkes 51/2018 belum berlaku hingga saat ini meski telah diundangkan sejak 17 Desember 2018.
.
Pasalnya, jenis pelayanan yang akan dikenakan urunan belum ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
.
Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi Muhammad Arief mengatakan, saat ini pembahasan mengenai jenis layanan yang berpotensi disalahgunakan masih terus dikaji sembari membentuk tim yang akan turut melibatkan sejumlah pihak di antaranya Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan dan pihak terkait.
.
Diperkirakan penyusunan daftar layanan akan rampung selama tiga pekan ke depan.
.
Kemudian tim tersebut menyampaikan rekomendasi yang telah ditetapkan selama satu minggu.
.
“Artinya satu bulan. Akhir Februari harusnya sudah selesai. Setelah itu sosialisasi kepada masyarakat,” kata Budi di Kantornya, Jumat (18/1).
.
Sekadar informasi, dalam Permenkes ini tertuang besaran urun biaya dibagi ke dalam tiga kategori pertama sebesar Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan pada rumah sakit kelas A dan B.
.
Kedua, sebesar Rp 10.000 untuk kunjungan rawat jalan rumah sakit kelas C,D dan klinik utama atau ketiga paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam jangka waktu tiga bulan.
.
Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG’s setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut.
.
Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.
.
Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja atau melalui asuransi kesehatan tambahan.
.
Sumber : detik.com

Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan Bisa Dicicil, Begini Caranya . Peserta BPJS Kesehatan kini bisa mencicil tunggakan selama libur membayar. Layanan telat bayar iuran BPJS Kesehatan tersedia di bank yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, misal BNI, BRI, dan Mandiri. . “Kami memfasilitasi peserta yang ingin membayar cicilan tunggakan. Namun, masyarakat sebaiknya selalu membayar tepat waktu,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf pada detikHealth pada Senin (19/11/2018). . Layanan cicilan tunggakan yang disebut Menabung Kesehatan bisa diakses dengan mudah. Peserta cukup membuka rekening di bank yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Rekening harus punya cukup dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan bisa langsung menarik dana dari rekening tersebut. . BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru terkait besaran denda dan tunggakan, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018. Dalam aturan tersebut, pemerintah memperpanjang masa libur bayar menjadi 24 bulan. Masyarakat selanjutnya membayar tunggakan sesuai lamanya menunggak dikali besar iuran per bulan. . Sedangkan besaran denda, sama dengan aturan sebelumnya dalam Perpres 19/2016. Pemerintah menyediakan waktu 45 hari untuk membayar denda, yang dihitung sejak peserta melunasi tunggakan. Ketentuan denda adalah 2,5 persen dikali tarif INA-CBG’s dikali lamanya menunggak bayaran. Ketentuan membayar denda dan tunggakan berlaku bagi peserta yang mengakses rawat inap. Layanan tidak tersedia bila peserta belum melunasi bayaran denda dan tunggakan. . Sumber : www.detik.com

Bayar Tunggakan BPJS Kesehatan Bisa Dicicil, Begini Caranya
.
Peserta BPJS Kesehatan kini bisa mencicil tunggakan selama libur membayar. Layanan telat bayar iuran BPJS Kesehatan tersedia di bank yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, misal BNI, BRI, dan Mandiri.
.
“Kami memfasilitasi peserta yang ingin membayar cicilan tunggakan. Namun, masyarakat sebaiknya selalu membayar tepat waktu,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf pada detikHealth pada Senin (19/11/2018).
.
Layanan cicilan tunggakan yang disebut Menabung Kesehatan bisa diakses dengan mudah. Peserta cukup membuka rekening di bank yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Rekening harus punya cukup dana untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan. Selanjutnya BPJS Kesehatan bisa langsung menarik dana dari rekening tersebut.
.
BPJS Kesehatan menerapkan aturan baru terkait besaran denda dan tunggakan, sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018. Dalam aturan tersebut, pemerintah memperpanjang masa libur bayar menjadi 24 bulan. Masyarakat selanjutnya membayar tunggakan sesuai lamanya menunggak dikali besar iuran per bulan.
.
Sedangkan besaran denda, sama dengan aturan sebelumnya dalam Perpres 19/2016. Pemerintah menyediakan waktu 45 hari untuk membayar denda, yang dihitung sejak peserta melunasi tunggakan. Ketentuan denda adalah 2,5 persen dikali tarif INA-CBG’s dikali lamanya menunggak bayaran. Ketentuan membayar denda dan tunggakan berlaku bagi peserta yang mengakses rawat inap. Layanan tidak tersedia bila peserta belum melunasi bayaran denda dan tunggakan.
.
Sumber : www.detik.com

Berakhir Damai, BPJS Kesehatan Kembali Jamin Obat Kanker Trastuzumab . Gugatan pasien kanker payudaraHER2 positif, Yuniarti Tanjung alias Juniarti untuk mendapatkan jaminan obat Trastuzumab, berakhir damai. Setelah menjalani empat kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disepakati BPJS Kesehatan akan menjamin lagi obat ‘mahal’ tersebut. . “Ini seperti kemenangan untuk kami dan seluruh pasien kanker payudara HER2 positif di mana pun mereka berada. Ini (trastuzumab) akan dijamin lagi,” ujar suami Juniarti, Edy Haryadi saat ditemui detikHealth di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2018). . Melalui sidang mediasi kedua pada Senin (24/9/2018), ditetapkan hasil perdamaian antara para tergugat dengan penggugat. Ini berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menjamin kembali obat Trastuzumab yang pernah dihapusnya dari jaminan sejak 1 April 2018 lalu dan mentaati Peraturan Menteri Kesehatan RI No 22 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis restriksi penggunaan obat Trastuzumab. . “Dalam dua kali mediasi, yang pertama alot dan hampir gagal karena kuasa hukum BPJS tidak menjalankan pertemuan pra mediasi yang diadakan oleh tim pengacara,” jelas Edy. . “Kemudian pada pertemuan kedua kita lebih banyak diam, mereka saja yang diskusi, para tergugat,” lanjutnya. . Akta perdamaian antara penggugat Juniarti dan tergugat Presiden, Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pertimbangan Klinis pun ditandatangani pada Jumat (27/9) setelah diskusi alot mengenai draft kesepakatan. Dengan ini, obat Trastuzumab akan dijamin kembali oleh BPJS Kesehatan. . “Seluruh pihak sepakat berkaitan dengan penjaminan obat Trastuzumab itu mengacu pada Permenkes No. 22 tahun 2018,” tegas Muhammad Ma’ruf, kuasa hukum BPJS Kesehatan. . Sumber : https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4232467/berakhir-damai-bpjs-kesehatan-kembali-jamin-obat-kanker-trastuzumab

Berakhir Damai, BPJS Kesehatan Kembali Jamin Obat Kanker Trastuzumab
.
Gugatan pasien kanker payudaraHER2 positif, Yuniarti Tanjung alias Juniarti untuk mendapatkan jaminan obat Trastuzumab, berakhir damai. Setelah menjalani empat kali sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, disepakati BPJS Kesehatan akan menjamin lagi obat ‘mahal’ tersebut.
.
“Ini seperti kemenangan untuk kami dan seluruh pasien kanker payudara HER2 positif di mana pun mereka berada. Ini (trastuzumab) akan dijamin lagi,” ujar suami Juniarti, Edy Haryadi saat ditemui detikHealth di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/9/2018).
.
Melalui sidang mediasi kedua pada Senin (24/9/2018), ditetapkan hasil perdamaian antara para tergugat dengan penggugat. Ini berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan menjamin kembali obat Trastuzumab yang pernah dihapusnya dari jaminan sejak 1 April 2018 lalu dan mentaati Peraturan Menteri Kesehatan RI No 22 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis restriksi penggunaan obat Trastuzumab.
.
“Dalam dua kali mediasi, yang pertama alot dan hampir gagal karena kuasa hukum BPJS tidak menjalankan pertemuan pra mediasi yang diadakan oleh tim pengacara,” jelas Edy.
.
“Kemudian pada pertemuan kedua kita lebih banyak diam, mereka saja yang diskusi, para tergugat,” lanjutnya.
.
Akta perdamaian antara penggugat Juniarti dan tergugat Presiden, Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pertimbangan Klinis pun ditandatangani pada Jumat (27/9) setelah diskusi alot mengenai draft kesepakatan. Dengan ini, obat Trastuzumab akan dijamin kembali oleh BPJS Kesehatan.
.
“Seluruh pihak sepakat berkaitan dengan penjaminan obat Trastuzumab itu mengacu pada Permenkes No. 22 tahun 2018,” tegas Muhammad Ma’ruf, kuasa hukum BPJS Kesehatan.
.
Sumber : https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4232467/berakhir-damai-bpjs-kesehatan-kembali-jamin-obat-kanker-trastuzumab

Guna memudahkan akses layanan masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini membuka unit pelayanan mereka di setiap kecamatan di Kota Medan . Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Ari Dwi Aryani, mengatakan, unit layanan tersebut dibuka secara begilir pada masing-masing kantor camat dan kantor lurah yang ada di Kota ini. . “Jadi kalau mau daftar, mau cetak kartu, atau mau tanya-tanya seputar BPJS Kesehatan, nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor. Karena kita sudah hadir untuk di setiap Kecamatan di Medan,” ungkapnya kepada medanbisnisdaily.com, Senin (19/2/2018). . Ari menjelaskan, pelayanan yang terdapat di kecamatan tersebut pada bulan Februari ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan di Kantor Camat Medan Labuhan, Kantor Camat Medan Denai, Kantor Camat Medan Timur, dan Kantor Lurah Padang Bulan sejak 12 hingga 16 Februari kemarin. . “Akses layanan administrasi kepada masyarakat akan lebih dekat. Dan ini gratis tanpa dipungut biaya,” jelasnya. . Lebih lanjut Ari menerangkan, pada tahap kedua, yakni 19 hingga 23 Februari layanan tersebut dilakukan di Kantor Camat Medan Marelan, Kantor Camat Medan Amplas, Kantor Camat Medan Tembung dan Kantor Lurah Pangkalan Mansyur. . Sedangkan untuk tahap ketiga, dilakukan di Kantor Camat Medan Deli, Kantor Camat Medan Area, Kantor Camat Medan Perjuangan, serta Kantor Lurah Simpang Selayang pada 26 Februari hingga 2 Maret mendatang. . “Hal ini akan dilakukan seterusnya. Jadwal berikutnya juga sudah disusun,” jelasnya. . Sejauh ini, tambah Ari, untuk tahap pertama, pihaknya mencatat telah terdapat sebanyak 1.073 kunjungan pada pelayanan BPJS Kesehatan Kecamatan tersebut. . Masing-masing, tutur dia yakni di Kantor Camat Medan Labuhan terdapat sebanyak 591 kunjungan, Kantor Camat Medan Denai 198 kunjungan, Kantor Camat Medan Timur 170 kunjungan, dan Kantor Lurah Padang Bulan sebanyak 114 kunjungan. . “Itu data yang dikumpulkan selama 4 hari dibuka. Diharapkan dengan ini dapat meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan di Kota Medan. Karenanya kepada masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini,” pungkasnya. . Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com

Guna memudahkan akses layanan masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini membuka unit pelayanan mereka di setiap kecamatan di Kota Medan
.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Ari Dwi Aryani, mengatakan, unit layanan tersebut dibuka secara begilir pada masing-masing kantor camat dan kantor lurah yang ada di Kota ini.
.
“Jadi kalau mau daftar, mau cetak kartu, atau mau tanya-tanya seputar BPJS Kesehatan, nggak perlu jauh-jauh datang ke kantor. Karena kita sudah hadir untuk di setiap Kecamatan di Medan,” ungkapnya kepada medanbisnisdaily.com, Senin (19/2/2018).
.
Ari menjelaskan, pelayanan yang terdapat di kecamatan tersebut pada bulan Februari ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan di Kantor Camat Medan Labuhan, Kantor Camat Medan Denai, Kantor Camat Medan Timur, dan Kantor Lurah Padang Bulan sejak 12 hingga 16 Februari kemarin.
.
“Akses layanan administrasi kepada masyarakat akan lebih dekat. Dan ini gratis tanpa dipungut biaya,” jelasnya.
.
Lebih lanjut Ari menerangkan, pada tahap kedua, yakni 19 hingga 23 Februari layanan tersebut dilakukan di Kantor Camat Medan Marelan, Kantor Camat Medan Amplas, Kantor Camat Medan Tembung dan Kantor Lurah Pangkalan Mansyur.
.
Sedangkan untuk tahap ketiga, dilakukan di Kantor Camat Medan Deli, Kantor Camat Medan Area, Kantor Camat Medan Perjuangan, serta Kantor Lurah Simpang Selayang pada 26 Februari hingga 2 Maret mendatang.
.
“Hal ini akan dilakukan seterusnya. Jadwal berikutnya juga sudah disusun,” jelasnya.
.
Sejauh ini, tambah Ari, untuk tahap pertama, pihaknya mencatat telah terdapat sebanyak 1.073 kunjungan pada pelayanan BPJS Kesehatan Kecamatan tersebut.
.
Masing-masing, tutur dia yakni di Kantor Camat Medan Labuhan terdapat sebanyak 591 kunjungan, Kantor Camat Medan Denai 198 kunjungan, Kantor Camat Medan Timur 170 kunjungan, dan Kantor Lurah Padang Bulan sebanyak 114 kunjungan.
.
“Itu data yang dikumpulkan selama 4 hari dibuka. Diharapkan dengan ini dapat meningkatkan kualitas layanan BPJS Kesehatan di Kota Medan. Karenanya kepada masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini,” pungkasnya.
.
Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com