Ayo kawan – kawan kita ke TPS masig – masjng , jangan sampai terlambat. Karena siara kita menentukan nasib bangsa 5 tahun kedepan. . Stop Golput, Mana jarimu yang ada tinta, yang menarik fotonya akan kami repost di story . . . . . •• Follow @MakanTalk untuk info wisata kuliner •• Follow @OtomTalk untuk video otomotif lainnya •• Mau cari kost / rumah? Inspirasi design? Follow @RumahTalk •• Untuk Medan Punya Cerita Follow @medanku •• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? Cek info Lowongan Kerja. Follow @KarirGram

Ayo kawan – kawan kita ke TPS masig – masjng , jangan sampai terlambat. Karena siara kita menentukan nasib bangsa 5 tahun kedepan.
.
Stop Golput,
Mana jarimu yang ada tinta, yang menarik fotonya akan kami repost di story
.
.
.
.
.
•• Follow @MakanTalk untuk info wisata kuliner
•• Follow @OtomTalk untuk video otomotif lainnya
•• Mau cari kost / rumah? Inspirasi design? Follow @RumahTalk
•• Untuk Medan Punya Cerita Follow @medanku
•• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? Cek info Lowongan Kerja. Follow @KarirGram

Akai unjukrasa mahasiswa hari ini 20/09/2019 didepan kantor DPRD Sumatera Utara dijalan Imam Bonjol Medan diwarnai dengan bentrok antara dua kelompok yang berbeda. . Jangan lupa Like, comment pendapat anda, share post ini dan mention kawan kawan anda •• Punya foto/video yang anda ingin berbagi? Silakan LINE ke @medantalk untuk di sharing bersama •• Follow @MakanTalk untuk info wisata kuliner •• Follow @OtomTalk untuk video otomotif lainnya •• Mau cari rumah? Inspirasi design? Follow @RumahTalk •• Untuk Medan Punya Cerita Follow @medanku •• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? Cek info Lowongan Kerja. Follow @KarirGram

Akai unjukrasa mahasiswa hari ini 20/09/2019 didepan kantor DPRD Sumatera Utara dijalan Imam Bonjol Medan diwarnai dengan bentrok antara dua kelompok yang berbeda.
.
Jangan lupa Like, comment pendapat anda, share post ini dan mention kawan kawan anda
•• Punya foto/video yang anda ingin berbagi? Silakan LINE ke @medantalk untuk di sharing bersama
•• Follow @MakanTalk untuk info wisata kuliner
•• Follow @OtomTalk untuk video otomotif lainnya
•• Mau cari rumah? Inspirasi design? Follow @RumahTalk
•• Untuk Medan Punya Cerita Follow @medanku
•• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? Cek info Lowongan Kerja. Follow @KarirGram

Diinformasikan kepada masyarakat Kota Medan, bahwa pada hari Rabu 19/09/2018 mulai pukul 07.00 wib sampai dengan 12.00 wib, akan dilaksanakan simulasi Sispamkota dijalan Imam Bonjol depan Kantor DPRD Sumatera Utara. . Sispamkota yang dilaksanakan dalam rangka kesiapan OPS Mantap Brata, mohon maaf apabila arus lalu lintas akan menjadi terganggu karena akan diadakan penutupan arus lalu lintas sementara. . Jangan lupa Like, comment pendapat anda, share post ini dan mention kawan kawan anda •• Punya foto/video yang anda ingin berbagi? Silakan LINE ke @medantalk untuk di sharing bersama •• Follow @MakanTalk untuk info wisata kuliner •• Follow @OtomTalk untuk video otomotif lainnya •• Mau cari Kost, rumah? Inspirasi design? Follow @RumahTalk •• Untuk Berita Medan Punya Cerita lainnya Follow @medanku •• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? Cek info Lowongan Kerja. Follow @KarirGram

Diinformasikan kepada masyarakat Kota Medan, bahwa pada hari Rabu 19/09/2018 mulai pukul 07.00 wib sampai dengan 12.00 wib, akan dilaksanakan simulasi Sispamkota dijalan Imam Bonjol depan Kantor DPRD Sumatera Utara.
.
Sispamkota yang dilaksanakan dalam rangka kesiapan OPS Mantap Brata, mohon maaf apabila arus lalu lintas akan menjadi terganggu karena akan diadakan penutupan arus lalu lintas sementara.
.
Jangan lupa Like, comment pendapat anda, share post ini dan mention kawan kawan anda
•• Punya foto/video yang anda ingin berbagi? Silakan LINE ke @medantalk untuk di sharing bersama
•• Follow @MakanTalk untuk info wisata kuliner
•• Follow @OtomTalk untuk video otomotif lainnya
•• Mau cari Kost, rumah? Inspirasi design? Follow @RumahTalk
•• Untuk Berita Medan Punya Cerita lainnya Follow @medanku
•• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? Cek info Lowongan Kerja. Follow @KarirGram

Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu. . Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. . Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu. . “Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017,” ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018). . Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. . Berdasarkan UU pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik. . Sementara PKPU Pencalonan melarang parpol mendaftaran mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg. . “Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau PKPU kan menutup sama sekali kan. Bertentangan atau enggak itu? Ya kalau menurut MA ya bertentangan,” kata Suhadi. . MA sudah menerima 13 pengajuan uji materil PKPU 20 Tahun 2018. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat. . Di antaranya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati. . Sebelumnya, larangan bagi eks koruptor jadi legislator menuai polemik. Itu lantaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon legislatif. . Bawaslu merujuk pada UU Pemilu yang membolehkan eks koruptor jadi caleg. Sementara KPU tetap bersikeras bahwa mereka tak jadi wakil rakyat. . Sumber : http://bangka.tribunnews.com/amp/2018/09/14

Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu.
.
Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif.
.
Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) bertentangan dengan UU Pemilu.
.
“Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017,” ujar Juru Bicara MA Suhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/9/2018).
.
Menurut Suhadi dengan dengan adanya putusan uji materi tersebut, maka mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu.
.
Berdasarkan UU pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik.
.
Sementara PKPU Pencalonan melarang parpol mendaftaran mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg.
.
“Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu kan membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi kalau PKPU kan menutup sama sekali kan. Bertentangan atau enggak itu? Ya kalau menurut MA ya bertentangan,” kata Suhadi.
.
MA sudah menerima 13 pengajuan uji materil PKPU 20 Tahun 2018. Gugatan diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat.
.
Di antaranya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dan mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati.
.
Sebelumnya, larangan bagi eks koruptor jadi legislator menuai polemik. Itu lantaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi sebagai bakal calon legislatif.
.
Bawaslu merujuk pada UU Pemilu yang membolehkan eks koruptor jadi caleg. Sementara KPU tetap bersikeras bahwa mereka tak jadi wakil rakyat.
.
Sumber : http://bangka.tribunnews.com/amp/2018/09/14