Kendaraan anda layak mendapat perlindungan…! *mencegah dan melindungi Body mobil dari kusam *membuat tampilan exterior Glosy seperti baru kembali *menghilangkan bercak jamur di kaca & body *membuat nyaman pengendara, bila interior kurang fresh MAXPRO premium detailing memberi solusi spesial harga untuk Mobil Grabcar info & rsv 0812 2720 6080 No.. yg berikutnya workshop Jl. H Adam malik Speedlineauto – Komp Regale Hotel & convention

Kendaraan anda layak mendapat perlindungan…! *mencegah dan melindungi Body mobil dari kusam
*membuat tampilan exterior Glosy seperti baru kembali *menghilangkan bercak jamur di kaca & body
*membuat nyaman pengendara, bila interior kurang fresh

MAXPRO premium detailing memberi solusi
spesial harga untuk Mobil Grabcar

info & rsv
0812 2720 6080
No.. yg berikutnya

workshop
Jl. H Adam malik Speedlineauto – Komp Regale Hotel & convention

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). . Oleh karenanya, otomatis angkutan online yang masih beroperasi hingga kini tak memiliki landasan hukum yang jelas. . Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe mengungkapkan, dengan dibatalkannya Permenhub 108 hal itu berarti jasa layanan transportasi berbasis aplikasi bisa dibilang liar alias ilegal. Untuk itu, diharapkan instansi terkait yang berwenang melakukan tindakan dan jangan membiarkan begitu saja. . “Berapa banyak angkutan online di Medan ini beredar liar, maka harus segera ditindak. Sebab, mereka beroperasi tanpa ada payung hukum yang jelas karena MA telah membatalkan Permenhub 108,” kata Gomery, Senin (17/8/2018). . Disebutkan Gomery, kendaraan yang mengangkut penumpang atau angkutan umum harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan. Baik itu penumpang maupun supirnya hingga kendaraan yang digunakan layak atau tidak. . “Makanya, kita berharap kepada pemerintah segera memberlakukan regulasi yang jelas dan berkeadilan terhadap angkutan online. Artinya, aturan yang diberlakukan nantinya tidak menimbulkan kesan kecemburuan terhadap angkutan umum (konvensional),” tuturnya. . Gomery menyatakan, apabila pemerintah belum juga mengeluarkan regulasi khusus terhadap angkutan online ini, bagi pihaknya tidak masalah. Namun, asalkan ditindak tegas karena mereka beroperasi tidak memiliki landasan hukum. . “Permintaan kita tetap sama seperti sebelumnya, yaitu perlakukan angkutan online seperti layaknya angkutan umum. Jadi, apabila nantinya dikeluarkan aturan khusus terhadap angkutan online harus ada Uji KIR, berbadan usaha, tarif dan lainnya,” tukas Gomery. . Sumber : Sumber: http://sumut.pojoksatu.id/2018/09/17/permenhub-108-dibatalkan-ma-angkutan-online-disebut-ilegal/

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
.
Oleh karenanya, otomatis angkutan online yang masih beroperasi hingga kini tak memiliki landasan hukum yang jelas.
.
Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe mengungkapkan, dengan dibatalkannya Permenhub 108 hal itu berarti jasa layanan transportasi berbasis aplikasi bisa dibilang liar alias ilegal. Untuk itu, diharapkan instansi terkait yang berwenang melakukan tindakan dan jangan membiarkan begitu saja.
.
“Berapa banyak angkutan online di Medan ini beredar liar, maka harus segera ditindak. Sebab, mereka beroperasi tanpa ada payung hukum yang jelas karena MA telah membatalkan Permenhub 108,” kata Gomery, Senin (17/8/2018).
.
Disebutkan Gomery, kendaraan yang mengangkut penumpang atau angkutan umum harus benar-benar memperhatikan aspek keselamatan. Baik itu penumpang maupun supirnya hingga kendaraan yang digunakan layak atau tidak.
.
“Makanya, kita berharap kepada pemerintah segera memberlakukan regulasi yang jelas dan berkeadilan terhadap angkutan online. Artinya, aturan yang diberlakukan nantinya tidak menimbulkan kesan kecemburuan terhadap angkutan umum (konvensional),” tuturnya.
.
Gomery menyatakan, apabila pemerintah belum juga mengeluarkan regulasi khusus terhadap angkutan online ini, bagi pihaknya tidak masalah. Namun, asalkan ditindak tegas karena mereka beroperasi tidak memiliki landasan hukum.
.
“Permintaan kita tetap sama seperti sebelumnya, yaitu perlakukan angkutan online seperti layaknya angkutan umum. Jadi, apabila nantinya dikeluarkan aturan khusus terhadap angkutan online harus ada Uji KIR, berbadan usaha, tarif dan lainnya,” tukas Gomery.
.
Sumber : Sumber: http://sumut.pojoksatu.id/2018/09/17/permenhub-108-dibatalkan-ma-angkutan-online-disebut-ilegal/

Segera service kendaraan Suzuki anda dan dapatkan Diskon 10% ( Oli, Jasa & Sparepart ). Dan khusus untuk DRIVER GOCAR & GRAB dapatkan Diskon sebesar 15% untuk Oli SGO. Gunakan kode “ MDTSM “ pada saat melakukan pendaftaraan service untuk mendapatkan promo ini. Promo berlaku HANYA di Suzuki Arista SM Raja ( Jl. Sisingamangaraja No.18 Medan depan taman makam pahlawan ) Jam Operasional : Senin – Jumat jam 08.30 – 16.30 wib Sabtu & Minggu jam 08.30 – 14.00 wib untuk info lebih lanjut dan Booking Service silahkan hubungi ke nomor 061 – 7360555 / 0823 6251 2555

Segera service kendaraan Suzuki anda dan dapatkan Diskon 10% ( Oli, Jasa & Sparepart ). Dan khusus untuk DRIVER GOCAR & GRAB dapatkan Diskon sebesar 15% untuk Oli SGO.
Gunakan kode “ MDTSM “ pada saat melakukan pendaftaraan service untuk mendapatkan promo ini.
Promo berlaku HANYA di Suzuki Arista SM Raja ( Jl. Sisingamangaraja No.18 Medan depan taman makam pahlawan )
Jam Operasional :
Senin – Jumat jam 08.30 – 16.30 wib
Sabtu & Minggu jam 08.30 – 14.00 wib

untuk info lebih lanjut dan Booking Service silahkan hubungi ke nomor 061 – 7360555 / 0823 6251 2555

Kuota taksi online di Sumatera Utara (Sumut) dijatah hanya 3.500 armada. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi persyaratan uji KIR (kendaraan berkala) atau speksi, ternyata belum sampai 50 persen. . “Jumlah kuota itu kewenangan provinsi (Dishub Sumut). Dari kuota 3.500 taksi online, belum sampai 50 persen yang terealisasi melakukan speksi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat, menjawab Sumut Pos, saat mendampingi Direktur Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat meninjau pengurusan SIM A Umum yang disubsidi dan uji KIR gratis di Medan Safety Driving Center, Sabtu (24/3). . Renward menuturkan, taksi online yang sudah memiliki izin dalam hal ini SIM A Umum dapat segera melakukan speksi. Ini berguna bagi driver sendiri dan juga untuk proses pendataan. . Direktur Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, penetapan kuota ini untuk mensinergikan atau mengkorelasikan supply dengan demand. Supaya kebutuhan masyarakat akan taksi online tetap mempertimbangkan angkutan umum konvensional yang sudah ada. Dengan kata lain, kedua jenis angkutan itu supaya berjalan secara bersama. . “Batas kuota di setiap provinsi berbeda-beda. Dari 15 provinsi yang dibuka batas kuotanya, satu kota pun belum ada yang 100 persen memenuhi syarat. Contohnya di Jakarta baru 20 persen. Artinya, kemauan masyarakat untuk mengurus persyaratan menjadi pengemudi online ini masih rendah. Jadi, saat ini kita fokus terhadap kelengkapan persyaratan SIM A Umum dan uji KIR. Selanjutnya, barulah menata keluhan soal pendapatan dan suspend. Tapi itu domain-nya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menjembatani driver dengan pihak aplikator,” ujarnya. . Diutarakan Budi, untuk di Jabodetabek kuota yang ditetapkan saat ini 36.000 driver, tapi yang terdaftar saat ini sudah melebihi jumlah yang ditentukan. Hal ini pun menjadi keluhan pengemudi online, sehingga merugikan mereka atau pendapatan berkurang. Sebab, pihak aplikator terus membuka pendaftaran [Bersambung dikomentar]

Kuota taksi online di Sumatera Utara (Sumut) dijatah hanya 3.500 armada. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi persyaratan uji KIR (kendaraan berkala) atau speksi, ternyata belum sampai 50 persen.
.
“Jumlah kuota itu kewenangan provinsi (Dishub Sumut). Dari kuota 3.500 taksi online, belum sampai 50 persen yang terealisasi melakukan speksi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Parapat, menjawab Sumut Pos, saat mendampingi Direktur Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat meninjau pengurusan SIM A Umum yang disubsidi dan uji KIR gratis di Medan Safety Driving Center, Sabtu (24/3).
.
Renward menuturkan, taksi online yang sudah memiliki izin dalam hal ini SIM A Umum dapat segera melakukan speksi. Ini berguna bagi driver sendiri dan juga untuk proses pendataan.
.
Direktur Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, penetapan kuota ini untuk mensinergikan atau mengkorelasikan supply dengan demand. Supaya kebutuhan masyarakat akan taksi online tetap mempertimbangkan angkutan umum konvensional yang sudah ada. Dengan kata lain, kedua jenis angkutan itu supaya berjalan secara bersama.
.
“Batas kuota di setiap provinsi berbeda-beda. Dari 15 provinsi yang dibuka batas kuotanya, satu kota pun belum ada yang 100 persen memenuhi syarat. Contohnya di Jakarta baru 20 persen. Artinya, kemauan masyarakat untuk mengurus persyaratan menjadi pengemudi online ini masih rendah. Jadi, saat ini kita fokus terhadap kelengkapan persyaratan SIM A Umum dan uji KIR. Selanjutnya, barulah menata keluhan soal pendapatan dan suspend. Tapi itu domain-nya Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menjembatani driver dengan pihak aplikator,” ujarnya.
.
Diutarakan Budi, untuk di Jabodetabek kuota yang ditetapkan saat ini 36.000 driver, tapi yang terdaftar saat ini sudah melebihi jumlah yang ditentukan. Hal ini pun menjadi keluhan pengemudi online, sehingga merugikan mereka atau pendapatan berkurang. Sebab, pihak aplikator terus membuka pendaftaran
[Bersambung dikomentar]

Sejumlah taksi online terjaring razia simpatik dari petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu (7/2/2018). . Kendaraan yang terjaring razia tidak ditilang. Mereka hanya diminta menandatangani surat pernyataan untuk melengkapi persyaratan taksi online sesuai Permenhub 108/2017. Razia digelar di depan sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Zainul Airifin, Medan. Mereka tidak bisa mengelak saat sejumlah petugas langsung masuk ke mobil mereka.(Yu) . . •• foto/video yang anda ingin berbagi? Silakan LINE ke @medantalk untuk di sharing bersama. •• Follow @medanku untuk hal – hal unik dan menarik di Medan. •• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? dan motivasi karir, Cek info Lowongan Kerja. Follow @KarirGram

Sejumlah taksi online terjaring razia simpatik dari petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Medan, Rabu (7/2/2018).
.
Kendaraan yang terjaring razia tidak ditilang. Mereka hanya diminta menandatangani surat pernyataan untuk melengkapi persyaratan taksi online sesuai Permenhub 108/2017.

Razia digelar di depan sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Zainul Airifin, Medan. Mereka tidak bisa mengelak saat sejumlah petugas langsung masuk ke mobil mereka.(Yu)
.
.
•• foto/video yang anda ingin berbagi? Silakan LINE ke @medantalk untuk di sharing bersama.
•• Follow @medanku untuk hal – hal unik dan menarik di Medan.
•• Bingung Cari Kerja atau Cari karyawan? dan motivasi karir, Cek info Lowongan Kerja. Follow @KarirGram

Selain mengatur soal tarif baru, revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 itu juga mengatur beberapa poin lainnya. Terdapat 11 poin aturan taksi online dalam revisi tersebut, adapun poin aturan ialah: 1. Jenis angkutan sewa Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online. 2. Kapasitas silinder mesin kendaraan Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc. 3. Batas tarif angkutan sewa khusus Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan. 4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan. 5. Kewajiban STNK berbadan hukum Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan. 6. Pengujian berkala (KIR) Tanda uji berkala kendaraan bermotor. 7. Pool Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki ‘pool’ disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan. 8. Bengkel Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan atau Kerjasama dengan pihak lain. 9. Pajak Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak. 10. Akses Dashboard Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini, untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online. 11. Sanksi Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi. Sumber : Detik.com

Selain mengatur soal tarif baru, revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 itu juga mengatur beberapa poin lainnya. Terdapat 11 poin aturan taksi online dalam revisi tersebut, adapun poin aturan ialah:

1. Jenis angkutan sewa
Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

2. Kapasitas silinder mesin kendaraan
Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

3. Batas tarif angkutan sewa khusus
Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan.

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus
Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan.

5. Kewajiban STNK berbadan hukum
Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

6. Pengujian berkala (KIR)
Tanda uji berkala kendaraan bermotor.

7. Pool
Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki ‘pool’ disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan.

8. Bengkel
Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan atau Kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak
Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.

10. Akses Dashboard
Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini, untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

11. Sanksi
Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi.

Sumber : Detik.com

Pendaftaran resmi Go-Car Medan Jl.K.H.WAHID HASYIM NO.73 E ( KANTOR ASRA ) PERSYARATAN : 1.FOTOCOPY KK 2.FOTOCOPY KTP 3.FOTOCOPY STNK (MIN.2012) 4.FOTOCOPY SIM 5.SKCK ASLI (BISA BANTU URUS) 6.ASURANSI ( BISA NYUSUL ) . Contact person : PUTRI : 087868336661

Pendaftaran resmi Go-Car Medan

Jl.K.H.WAHID HASYIM NO.73 E ( KANTOR ASRA )

PERSYARATAN :
1.FOTOCOPY KK
2.FOTOCOPY KTP
3.FOTOCOPY STNK (MIN.2012)
4.FOTOCOPY SIM
5.SKCK ASLI (BISA BANTU URUS)
6.ASURANSI ( BISA NYUSUL )
.
Contact person :
PUTRI : 087868336661