Kominfo Kaji Pembatasan Waktu Main PUBG . Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan pembatasan durasi main gim Player Unknown’s Battleground (PUBG) Mobile. Adapun pembatasan durasi main PUBG selama enam jam sedang di uji coba di India. . “Menarik juga itu [pembatasan durasi main PUBG]. Saya harus lihat aturannya karena bagaimana buat gim yang lainnya? berarti kan pembatasannya harus serempak,” kata Semuel di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (25/3/2019). . Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan pihaknya sedang mengkaji fatwa haram gim PUBG. Ia pun memastikan fatwa terkait gim tersebut akan dirilis dalam waktu sebulan. . Menanggapi hal itu, Semuel mengatakan pihaknya baru akan memenuhi undangan MUI besok, Selasa (26/3/2019). Sehingga belum ada progress yang bisa dilaporkan. Mengenai pembatasan durasi main PUBG, Semuel melanjutkan, dirinya akan mengusulkan hal itu di hadapan MUI besok. . “Masalahnya mau tidak masyarakat diatur sampai situ, bukannya itu urusan pribadi? kita belum sampai situ tapi itu menarik untuk dikaji, diusulkan, harus dikaji dulu karena gim itu banyak. Pembatasan waktu gim kan harus sama semuanya,” tuturnya. . Kemkominfo memiliki aturan pembatasan usia dalam bermain gim, diantaranya untuk usia 3, 7, 13 dan 18. Gim PUBG sendiri masuk golongan gim anak di atas usia 18 tahun. Sah-sah saja bila negara lain menganggap gim PUBG terlalu banyak negatifnya, kata Semuel, namun perlu ada kajian yang memadai sebelum memutuskan fatwa haramnya. . “Itu makanya kami menunggu. Kami bukan ahli di kontennya. Kami ahli dalam hal menutup-membuka. Tapi kontennya kita membiarkan kepada lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk itu.” pungkasnya. . Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi menjelaskan sebelumnya, secara umum dalam pandangan Islam, semua olahraga maupun sarana pengasahan kecerdasan hukumnya boleh alias mubah. Kecuali sarana itu banyak mendatangkan mudharat. . Sumber : https://www.cnbcindonesia.com

Kominfo Kaji Pembatasan Waktu Main PUBG
.
Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Semuel Abrijani mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan pembatasan durasi main gim Player Unknown’s Battleground (PUBG) Mobile. Adapun pembatasan durasi main PUBG selama enam jam sedang di uji coba di India.
.
“Menarik juga itu [pembatasan durasi main PUBG]. Saya harus lihat aturannya karena bagaimana buat gim yang lainnya? berarti kan pembatasannya harus serempak,” kata Semuel di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (25/3/2019).
.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengatakan pihaknya sedang mengkaji fatwa haram gim PUBG. Ia pun memastikan fatwa terkait gim tersebut akan dirilis dalam waktu sebulan.
.
Menanggapi hal itu, Semuel mengatakan pihaknya baru akan memenuhi undangan MUI besok, Selasa (26/3/2019). Sehingga belum ada progress yang bisa dilaporkan. Mengenai pembatasan durasi main PUBG, Semuel melanjutkan, dirinya akan mengusulkan hal itu di hadapan MUI besok.
.
“Masalahnya mau tidak masyarakat diatur sampai situ, bukannya itu urusan pribadi? kita belum sampai situ tapi itu menarik untuk dikaji, diusulkan, harus dikaji dulu karena gim itu banyak. Pembatasan waktu gim kan harus sama semuanya,” tuturnya.
.
Kemkominfo memiliki aturan pembatasan usia dalam bermain gim, diantaranya untuk usia 3, 7, 13 dan 18. Gim PUBG sendiri masuk golongan gim anak di atas usia 18 tahun. Sah-sah saja bila negara lain menganggap gim PUBG terlalu banyak negatifnya, kata Semuel, namun perlu ada kajian yang memadai sebelum memutuskan fatwa haramnya.
.
“Itu makanya kami menunggu. Kami bukan ahli di kontennya. Kami ahli dalam hal menutup-membuka. Tapi kontennya kita membiarkan kepada lembaga-lembaga yang punya wewenang untuk itu.” pungkasnya.
.
Ketua MUI KH Muhyiddin Junaidi menjelaskan sebelumnya, secara umum dalam pandangan Islam, semua olahraga maupun sarana pengasahan kecerdasan hukumnya boleh alias mubah. Kecuali sarana itu banyak mendatangkan mudharat.
.
Sumber : https://www.cnbcindonesia.com

Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi memberhentikan penggunaan pita frekuensi 2,3 Ghz untuk PT Internux, PT First Media Tbk., dan PT Jasnita Telekomindo. Artinya, layanan Bolt mulai hari ini tidak bisa lagi beroperasi. . Pengakhiran penggunaan pita frekuensi tersebut dilakukan karena ketiga operator tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio kepada negara. . Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Ismail mengungkapkan pengakhiran penggunaan pita frekuensi 2,3 Ghz ketiga operator tidak serta merta menghapus kewajiban untuk melunasi utang BHP. . Proses penagihan tunggakan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan dan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujarnya, Jumat (28/12). . Terkait layanan yang dioperasikan oleh PT Internux dan PT First Media Tbk., Kominfo telah melakukan pemantauan pada 20 November 2018 terdapat 10.169 pelanggan aktif yang nilai kuotanya di atas Rp100 ribu. Pantauan kembali pada 25 Desember 2018 hanya tinggal tersisa 5.056 pelanggan aktif yang kuotanya melebihi nilai Rp100 ribu. . “Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan sehingga hari ini merupakan saat yang tepat untuk mengakhiri penggunaan frekuensi 2,3Ghz untuk meminimalisir dampak kerugian bagi pelanggan kedua operator,” papar Ismail. . Menanggapi pemberhentian layanan, PT Internux pemilik Bolt mengungkapkan segala hak pelanggan akan tetap dipenuhi oleh perusahaan Direktur Utama PT Internux Dicky Mochtar memastikan, meski layanan 4G LTE perusahaan telah berhenti, segala hak pelanggan akan tetap dipenuhi perusahaan. . “Kami sudah menerima Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait hal ini. Menyikapi surat tersebut, BOLT mendukung keputusan Kominfo dan sepenuhnya bekerjasama untuk menyesuaikan layanan 4G LTE di Jabodetabek, Banten dan Medan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut. BOLT tetap mengutamakan kepentingan dan pemenuhan hak Pelanggan setianya,” tegas Dicky. . Sumber : https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181228113636-213-356982/kominfo-berhentikan-layanan-bolt-m

Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi memberhentikan penggunaan pita frekuensi 2,3 Ghz untuk PT Internux, PT First Media Tbk., dan PT Jasnita Telekomindo. Artinya, layanan Bolt mulai hari ini tidak bisa lagi beroperasi.
.
Pengakhiran penggunaan pita frekuensi tersebut dilakukan karena ketiga operator tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio kepada negara.
.
Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Ismail mengungkapkan pengakhiran penggunaan pita frekuensi 2,3 Ghz ketiga operator tidak serta merta menghapus kewajiban untuk melunasi utang BHP.
.
Proses penagihan tunggakan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan dan diproses lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ujarnya, Jumat (28/12).
.
Terkait layanan yang dioperasikan oleh PT Internux dan PT First Media Tbk., Kominfo telah melakukan pemantauan pada 20 November 2018 terdapat 10.169 pelanggan aktif yang nilai kuotanya di atas Rp100 ribu. Pantauan kembali pada 25 Desember 2018 hanya tinggal tersisa 5.056 pelanggan aktif yang kuotanya melebihi nilai Rp100 ribu.
.
“Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan signifikan sehingga hari ini merupakan saat yang tepat untuk mengakhiri penggunaan frekuensi 2,3Ghz untuk meminimalisir dampak kerugian bagi pelanggan kedua operator,” papar Ismail.
.
Menanggapi pemberhentian layanan, PT Internux pemilik Bolt mengungkapkan segala hak pelanggan akan tetap dipenuhi oleh perusahaan
Direktur Utama PT Internux Dicky Mochtar memastikan, meski layanan 4G LTE perusahaan telah berhenti, segala hak pelanggan akan tetap dipenuhi perusahaan.
.
“Kami sudah menerima Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait hal ini. Menyikapi surat tersebut, BOLT mendukung keputusan Kominfo dan sepenuhnya bekerjasama untuk menyesuaikan layanan 4G LTE di Jabodetabek, Banten dan Medan terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut. BOLT tetap mengutamakan kepentingan dan pemenuhan hak Pelanggan setianya,” tegas Dicky.
.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181228113636-213-356982/kominfo-berhentikan-layanan-bolt-m

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkap dua hoaks yang disebarkan melalui media sosial dan SMS. Hoaks itu mengenai alat deteksi letusan gunung dan bencana akhir tahun. Melalui hasil penelusuran mesin AIS Direktorat Pengendalian Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, hoaks ini ditemukan usai peristiwa tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten dan Lampung Selatan pada 22 Desember 2018 pukul 21.27 WIB. Adapun hoaks terkait alat deteksi letusan gunung yang beredar di media sosial menampilkan sebuah alat di Desa Selat Duda yang disebut dapat mendeteksi letusan gunung dalam kurun waktu dua jam sebelum meletus. Namun, berita itu dibantah oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Menurut Sutopo, alat tersebut sebenarnya memberi peringatan dini saat ada bahaya dari letusan Gunung Agung dan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi letusan gunung. “Cara kerja alat itu mirip dengan sirine tsunami, namun alat ini dapat dibawa ke mana saja,” tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima Tekno Liputan6.com, Minggu (23/12/2018). Selain mesin deteksi gunung berapi, ada pula hoaks SMS mengenai bencana akhir tahun. Jadi, beredar SMS dari nomor +6281803016426 yang menyampaikan agar warga Indonesia berjaga-jaga mulai tanggal 21 sampai akhir bulan Desember 2018 karena akan terjadi bencana. Dalam pesannya, pengirim mengaku pesan itu disampaikan anggota BMKG. “BMKG menyebutkan pesan tersebut dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Warga dipersilahkan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa sambil tetap mengecek informasi cuaca selama libur Natal dan Tahun Baru,” tulis akun resmi BMKG membantah berita tersebut. Oleh sebab itu, Kemkominfo turut mengimbau agar pengguna internet dan media sosial tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Apabila ditemukan informasi yang tidak benar, pengguna internet dan media sosial dapat segera melaporkan ke aduankonten.id atau lewat akun twitter @aduankonten. Sumber : https://m.liputan6.com/

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkap dua hoaks yang disebarkan melalui media sosial dan SMS. Hoaks itu mengenai alat deteksi letusan gunung dan bencana akhir tahun.

Melalui hasil penelusuran mesin AIS Direktorat Pengendalian Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, hoaks ini ditemukan usai peristiwa tsunami di Pantai Barat Provinsi Banten dan Lampung Selatan pada 22 Desember 2018 pukul 21.27 WIB.

Adapun hoaks terkait alat deteksi letusan gunung yang beredar di media sosial menampilkan sebuah alat di Desa Selat Duda yang disebut dapat mendeteksi letusan gunung dalam kurun waktu dua jam sebelum meletus.

Namun, berita itu dibantah oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Menurut Sutopo, alat tersebut sebenarnya memberi peringatan dini saat ada bahaya dari letusan Gunung Agung dan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi letusan gunung. “Cara kerja alat itu mirip dengan sirine tsunami, namun alat ini dapat dibawa ke mana saja,” tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima Tekno Liputan6.com, Minggu (23/12/2018). Selain mesin deteksi gunung berapi, ada pula hoaks SMS mengenai bencana akhir tahun.

Jadi, beredar SMS dari nomor +6281803016426 yang menyampaikan agar warga Indonesia berjaga-jaga mulai tanggal 21 sampai akhir bulan Desember 2018 karena akan terjadi bencana. Dalam pesannya, pengirim mengaku pesan itu disampaikan anggota BMKG. “BMKG menyebutkan pesan tersebut dikirimkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Warga dipersilahkan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa sambil tetap mengecek informasi cuaca selama libur Natal dan Tahun Baru,” tulis akun resmi BMKG membantah berita tersebut.

Oleh sebab itu, Kemkominfo turut mengimbau agar pengguna internet dan media sosial tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Apabila ditemukan informasi yang tidak benar, pengguna internet dan media sosial dapat segera melaporkan ke aduankonten.id atau lewat akun twitter @aduankonten.

Sumber :
https://m.liputan6.com/

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutuskan bahwa registrasi kartu prabayar tidak memiliki batasan. Artinya, pelanggan bisa mempunyai nomor seluler dalam jumlah banyak. . Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat mengenai hal terkait kepada operator. . Isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa operator diharapkan tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet untuk menjadi mitra pelaksana registrasi, termasuk registrasi nomor pelanggan ke-4 dan seterusnya. . “Selaku Ketua BRTI, saya telah kirimkan surat ke operator seluler agar tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet mitranya untuk meregistrasikan nomor ke-4, ke 5 dan seterusnya,” ujar Ramli dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (8/5/2018). . “Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu penyokong industri telekomunikasi,” kata Ramli menambahkan. . Mengenai jumlah nomor yang dapat diregistrasikan, pemerintah menegaskan tidak ada pembatasan, selama registrasi tersebut divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) secara benar dan berhak. . Selain itu, operator dan mitra juga diingatkan bahwa mereka wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan. . Aktifkan Nomor Terblokir Kominfo juga mengatakan pelangan bisa mengaktifkan nomor seluler kembali yang telah terbloki, karena tidak tidak diregistrasi ulang sampai dengan batas waktu, yakni 30 April 2018 jam 24.00. . Disebutkan untuk pengaktifkan ink dapat diaktifkan kembali sesuai dengan mekanisme registrasi nomor pelanggan baru. Sementara seluruh pulsa dan/atau kredit pulsa yang ada di dalamnya tetap menjadi hak pelanggan yang bersangkutan. . Kebijakan ini dibuat agar hak pelanggan terlindungi, terutama yang nomor prabayarnya menyimpan pulsa/kredit pulsa saat terblokir karena tidak diregistrasikan ulang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo terkait. . Sumber : https://m.detik.com/inet/telecommunication

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutuskan bahwa registrasi kartu prabayar tidak memiliki batasan. Artinya, pelanggan bisa mempunyai nomor seluler dalam jumlah banyak.
.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat mengenai hal terkait kepada operator.
.
Isi dari surat tersebut menjelaskan bahwa operator diharapkan tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet untuk menjadi mitra pelaksana registrasi, termasuk registrasi nomor pelanggan ke-4 dan seterusnya.
.
“Selaku Ketua BRTI, saya telah kirimkan surat ke operator seluler agar tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet mitranya untuk meregistrasikan nomor ke-4, ke 5 dan seterusnya,” ujar Ramli dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (8/5/2018).
.
“Hal ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu penyokong industri telekomunikasi,” kata Ramli menambahkan.
.
Mengenai jumlah nomor yang dapat diregistrasikan, pemerintah menegaskan tidak ada pembatasan, selama registrasi tersebut divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) secara benar dan berhak.
.
Selain itu, operator dan mitra juga diingatkan bahwa mereka wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan.
.
Aktifkan Nomor Terblokir
Kominfo juga mengatakan pelangan bisa mengaktifkan nomor seluler kembali yang telah terbloki, karena tidak tidak diregistrasi ulang sampai dengan batas waktu, yakni 30 April 2018 jam 24.00.
.
Disebutkan untuk pengaktifkan ink dapat diaktifkan kembali sesuai dengan mekanisme registrasi nomor pelanggan baru. Sementara seluruh pulsa dan/atau kredit pulsa yang ada di dalamnya tetap menjadi hak pelanggan yang bersangkutan.
.
Kebijakan ini dibuat agar hak pelanggan terlindungi, terutama yang nomor prabayarnya menyimpan pulsa/kredit pulsa saat terblokir karena tidak diregistrasikan ulang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo terkait.
.
Sumber :
https://m.detik.com/inet/telecommunication