Karyawan Dapat Fasilitas Kantor Bakal Kena Pajak, Ini Hitungannya Pemerintah bakal menarik

Karyawan Dapat Fasilitas Kantor Bakal Kena Pajak, Ini Hitungannya

Pemerintah bakal menarik pajak terhadap fasilitas yang diterima karyawan di tempatnya bekerja.

Pengenaan pajak terhadap penghasilan natura ini dilakukan karena sebelumnya dianggap bukan penghasilan. Padahal, karyawan tersebut menikmati fasilitas yang disediakan kantor. Di sisi lain, fasilitas tersebut tidak bisa dilaporkan dalam SPT tahunan.

Sebagai informasi, penghasilan natura adalah fasilitas/kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, baik berupa mobil, rumah, ponsel hingga barang lainnya.

“Sekarang, kalau saya menerima fasilitas itu dianggap penghasilan, nanti kita hitung (besaran pajaknya) di aturannya,” kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal dalam media gathering di Bali, Jumat (5/11/2021).

Lalu, bagaimana cara hitung pajaknya?

Yon menjelaskan, tarif pajak yang dikenakan untuk fasilitas tersebut adalah tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) progresif.

PPh OP sendiri terdiri dari 5 lapisan dengan tarif tertinggi sebesar 35 persen untuk orang pribadi yang berpenghasilan Rp 5 miliar per tahun.

Adapun pengaturan penghasilan natura diubah lantaran tarif pajak antara orang pribadi dengan tarif pajak perusahaan berbeda seiring disahkannya UU HPP. Discount drugs, generic http://neelpreet.com/46827-amoxicillin-875-mg-price-cvs-69274/ drugs, medscape, medication discount pharmacy, cheapest drugs. You can request Laatzen buy prednisolone 25mg that the doctor take care of your drugstores and check if there are any drugs that you can buy online. We are so grateful for the propranolol online prescription Prestwich efforts of the united states and the. I also have prednisone 20 mg for sale been taking my meds for a while now, just not taking the medicine exactly as the directions say. The drug is also Sosnovoborsk ciloxan eye drops price used to manage the side effects associated with treatment. Tarif pajak badan dikenakan 22 persen, sedangkan tarif pajak orang pribadi (OP) bersifat progresif sebesar 5-35 persen.

“Dulu ketika regulasi muncul, itu tarif rata-rata orang pribadi sama korporasi sama, progresif. Sekarang kan tarif pajaknya (badan) sudah beda nih, jadi 22 persen, OP mungkin saya masuk ke 35 persen,” beber Yon.

Namun Yon menjelaskan, penghasilan kena pajak tidak dihitung dari harga mobil atau harga rumah yang didapat. Untuk fasilitas rumah misalnya, DJP akan menghitung pajak dari perkiraan biaya sewa rumah.

“Nanti kita hitung aturannya terkait berapa harga sewa seharusnya atau minimalnya atau harga penggantian yang sewajarnya, lah. Nah itulah yang menjadi penghasilan,” pungkas Yon.

Nah apakah selama ini kamu dapat fasilitas kantor/perusahaan?

Sumber: kompas
#berita #pajak #tax #indonesia #nasional

Karyawan Dapat Fasilitas Kantor Bakal Kena Pajak, Ini Hitungannya

Pemerintah bakal menarik pajak terhadap fasilitas yang diterima karyawan di tempatnya bekerja.

Pengenaan pajak terhadap penghasilan natura ini dilakukan karena sebelumnya dianggap bukan penghasilan. Padahal, karyawan tersebut menikmati fasilitas yang disediakan kantor. Di sisi lain, fasilitas tersebut tidak bisa dilaporkan dalam SPT tahunan.

Sebagai informasi, penghasilan natura adalah fasilitas/kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, baik berupa mobil, rumah, ponsel hingga barang lainnya.

"Sekarang, kalau saya menerima fasilitas itu dianggap penghasilan, nanti kita hitung (besaran pajaknya) di aturannya," kata Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal dalam media gathering di Bali, Jumat (5/11/2021).

Lalu, bagaimana cara hitung pajaknya?

Yon menjelaskan, tarif pajak yang dikenakan untuk fasilitas tersebut adalah tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) progresif.

PPh OP sendiri terdiri dari 5 lapisan dengan tarif tertinggi sebesar 35 persen untuk orang pribadi yang berpenghasilan Rp 5 miliar per tahun.

Adapun pengaturan penghasilan natura diubah lantaran tarif pajak antara orang pribadi dengan tarif pajak perusahaan berbeda seiring disahkannya UU HPP. Tarif pajak badan dikenakan 22 persen, sedangkan tarif pajak orang pribadi (OP) bersifat progresif sebesar 5-35 persen.

"Dulu ketika regulasi muncul, itu tarif rata-rata orang pribadi sama korporasi sama, progresif. Sekarang kan tarif pajaknya (badan) sudah beda nih, jadi 22 persen, OP mungkin saya masuk ke 35 persen," beber Yon.

Namun Yon menjelaskan, penghasilan kena pajak tidak dihitung dari harga mobil atau harga rumah yang didapat. Untuk fasilitas rumah misalnya, DJP akan menghitung pajak dari perkiraan biaya sewa rumah.

"Nanti kita hitung aturannya terkait berapa harga sewa seharusnya atau minimalnya atau harga penggantian yang sewajarnya, lah. Nah itulah yang menjadi penghasilan," pungkas Yon.

Nah apakah selama ini kamu dapat fasilitas kantor/perusahaan?

Sumber: kompas

NB: Berita & Cerita Medan terkini, silakan browse menu HARI INI diatas
Untuk Berita khusus lainnya Add Channel Telegram @MedanTalk
Buat yang mau berbagi join Forum Telegram kami cari Medan Talk Forum di Telegram

Yang main tiktok, add TikTok @MedanTalk
follow instagram @MedanTalk dan @MedanTalkViral khusus berita viral
YouTube channel MedanTalk untuk berita video

Cek info lowongan kerja di www.KarirGram.com
Medan Punya Cerita cek www.MedanKu.com

Browse berita cerita lainnya di hashtags dibawah => berita pajak tax indonesia nasional